Karyawan Tuntut Sisa Gaji

278

BATANG-Belasan karyawan Koperasi KJKS Multi Jasa, Kamis (3/6) kemarin, kembali mengadu ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Batang. Mereka menuntut kejelasan nasib dan sisa gaji yang belum dibayarkan oleh pengurus koperasi.
Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat Omah Rakyat, Okky Sulistyo mengatakan bahwa para karyawan terpaksa kembali mengadu ke Dinsosnakertrans, karena belum ada kejelasan nasib.
“Hal ini bukti nyata tidak diberlakukannya undang-undang yang berlaku dengan sebaik. Nasib para karyawan sampai sekarang digantung tidak jelas,” tegas aktivis tersebut.
Ditegaskan, ini baru nasib karyawannya, masih ada hak nasabah yang mencapai Rp 7 miliar belum juga dibayarkan. Kalau Pemkab Batang tidak ikut campur, kasus ini akan semakin membesar.
“Dengan kasus dan uang besar yang menyangkut ribuan orang yang terjadi menjelang Lebaran, nasabah dan karyawan bisa murka,” katanya.
Kepala Bagian Operasional Koperasi Multi Jasa, Alfa Firnalis mengatakan bahwa koperasi KJKS yang berdiri 2007 ini memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada nasabah dan karyawan sekitar Rp 8 miliar. Terdiri atas uang iuran anggota sebesar Rp 5,7 miliar dan uang yang harus dibayarkan pada pihak ketiga atau lembaga keuangan Rp 2,3 miliar.
Sedangkan selama ini, imbuhnya, pengurus koperasi tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kewajibannya pada nasabah dan karyawan.
”Oleh karena itu, kami minta lembaga keuangan independen mengaudit Koperasi Multi Jasa. Karena selama ini, ada audit keuangan tetapi tidak sesuai dengan kaidah sistem auditnya. Justru dalam masalah ini, terkesan karyawan dikambinghitamkan oleh koperasi,” katanya.
Sugiarto, mediator Dinsosnakertrans Kabupaten Batang menerangkan bahwa pihaknya dari awal sudah menggelar mediasi. ”Bahkan sudah 3 kali dengan pemilik KJKS. Hari ini, pertemuan yang keempat kalinya. Namun pihak KJKS kembali tidak datang,” ucapnya.
Menurutnya, kalau kembali deadlock dan tidak ada perjanjian tertulis antar pemilik KJKS dan karyawan, pihaknya akan menerbitkan anjuran dari mediator dan harus dilaksanakan. Isinya kepada karyawan yang bermasalah tentang hak-hak gaji dan lain-lainnya, maka perusahaan wajib membayarkan sesuai akhir masa kerja sampai koperasi resmi ditutup.(han/ida)