Surat Suara Kurang 130.557 Lembar

293

PLEBURAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng masih menemukan banyaknya surat suara rusak dan kekurangan surat suara di hampir semua kabupaten kota provinsi ini. Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, setidaknya ada 34 kabupaten/kota yang terdapat surat suara rusak, dan 21 kabupaten kota yang kekurangan surat suara.
Hal itu dikatakan Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng Teguh Purnomo. ”Data kami per tanggal 2 Juli 2014, masih ada 11.385 surat suara rusak dan ada kekurangan surat suara sebanyak 130.557 lembar dan itu tersebar hampir di 35 kabupaten/kota di Jateng,” tandasnya.
Dia menambahkan ke 34 kabupaten/kota yang terdapat surat suara dalam kondisi rusak antara lain semua kabupaten kota minus Kota Surakarta. Sedangkan kabupaten/kota yang kekurangan surat suara antara lain semua kabupaten/kota minus Grobogan, Kabupaten Pekalongan, Brebes, Purbalingga, Temanggung, Kebumen, Boyolali, Sragen, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang.
Teguh menambahkan, dari hasil pengawasan Bawaslu Jateng, 5 besar kondisi surat suara rusak terbanyak antara lain Kabupaten Kebumen sebanyak 2.762 lembar, Kabupaten Cilacap 982 lembar, Kota Salatiga 825 lembar, Kabupaten Banjarnegara 583 lembar, dan Kabupaten Purbalingga 511 lembar. Sedangkan kekurangan surat suara terbesar di Kabupaten Banyumas 72.600 lembar disusul Kabupaten Cilacap 22.912 lembar, Kabupaten Blora 6.491 lembar, Kabupaten Rembang 6.124 lembar, dan Kabupaten Pemalang 3.337 lembar.
Teguh berharap, kekurangan dan kerusakan surat suara tersebut segera direspons oleh KPU Jateng mengingat waktu terus berjalan, dan surat suara merupakan komponen penting yang harus masuk kotak suara dalam keadaan tersegel.
Terkait mendekati masa tenang yang akan dimulai 6 Juli 2014 yang akan datang, Bawaslu Jateng berharap semua Tim Kampanye Capres-Cawapres beserta partai politik pengusung untuk menyiapkan pembersihan alat peraga kampanye (APK) yang ada. Bawaslu Jateng juga berharap setelah tanggal 5 Juli 2014 tidak ada lagi kegiatan kampanye dalam bentuk apa pun. (ric/ton/ce1)