Mantan Bupati Kendal Disidang

322

Kasus Korupsi Dana Bansos

MANYARAN – Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi resmi menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Kendal tahun 2010 senilai Rp 1,3 miliar. Ia menjalani persidangan kali pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (4/8).
Sidang perdana kemarin dengan agenda pembacaan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal, yakni Erni Trismayati, Pudji Purwainging dan Natalia Kristin secara bergantian membacakan dakwaannya. Mereka mendakwa mantan orang nomor satu di Kabupaten Kendal periode 2009-2010 itu terlibat dalam dugaan penyimpangan pencairan dana bansos senilai Rp 1,3 miliar yang disalurkan pada Januari-Februari 2010.
”Atas perintah terdakwa, Saksi Abdurrohman (Mantan Kabag Kesra, terdakwa dalam kasus yang sama, Red) telah mengajukan permohonan kepada Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk memindahbukukan dana senilai Rp 1,3 miliar dari rekening bendahara DPPKAD kepada rekening bendahara Bagian Kesra,” beber jaksa Natalia Kristin di hadapan majelis hakim yang dipimpin Gatot Susanto.
Dana tersebut, imbuh dia, kemudian dicairkan oleh bendahara Bagian Kesra Siti Romlah (terdakwa lain dalam kasus yang sama, Red) untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai pengganti dana yang telah diberikan kepada penerima bansos. ”Dalam kenyataannya, tidak semua pemberian dana bansos sesuai dengan penerima. Selain itu, hanya ada sekitar 70 lembaga yang membuat laporan pertanggungjawaban. Selebihnya tidak ada pertanggungjawaban,” katanya.
Atas perbuatannya, JPU menilai terdakwa telah melanggar dan diancam dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan primer. Adapun dakwaan subsider adalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Menanggapi dakwaan tersebut, terdakwa bersama dengan penasihat hukumnya merasa keberatan. Untuk itu mereka akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan pada persidangan selanjutnya. Saat mengikuti sidang perdana kemarin, Siti Nurmarkesi mengenakan jilbab panjang bermotif bunga warna abu-abu krem, baju panjang, dengan rok sampai tumit warna krem. Ia juga membawa tas warna krem merek Charles & Keith.
Ditemui usai sidang, penasihat hukum terdakwa, Arief Nurrohman Sulistyo, menyatakan, dakwaan yang dibacakan JPU tidak semuanya benar. Salah satunya adalah yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa masuk ranah pidana, padahal sebenarnya adalah ranah administrasi saja. Yakni, melanggar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 tahun 1992. ”Nanti akan saya beberkan semuanya pada saat membacakan eksepsi,” ujarnya.
Meski sudah duduk di kursi pesakitan, namun kemarin Siti Nurmarkesi tak langsung ditahan. Ketua Majelis Hakim Gatot Susanto masih mempertimbangkan penahanan terhadap Siti Nurmarkesi karena dinilai masih kooperatif. Pihak penasihat hukum terdakwa Arief Nurrohman Sulistyo juga melayangkan surat permohonan supaya terdakwa tidak ditahan dan surat jaminan kepada majelis hakim. Surat tersebut diberikan di akhir sidang.
”Karena sebelumnya selama pemeriksaan jaksa, juga tidak ditahan. Kami pertimbangkan permohonan ini. Dimohon untuk terdakwa selalu bersikap kooperatif,” kata Gatot.

Arief membenarkan kalau telah mengajukan surat permohonan agar kliennya tidak ditahan. Menurutnya, permohonan tersebut merupakan hak dari kliennya sepanjang berjanji menghormati proses persidangan, kooperatif, dan selalu hadir tepat waktu. ”Tidak hanya dari penasihat hukum, permohonan juga diajukan oleh suami klien kami yang menjamin terdakwa tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti,” ujarnya.

Majelis hakim menunda sidang hingga dua pekan depan, yakni Senin (18/8). Agenda sidang mendatang adalah pembacaan nota keberatan terdakwa. Siti Nurmarkesi tidak ditahan untuk dua minggu ke depan.

Seperti diketahui, penanganan kasus ini termasuk lambat. Bagaimana tidak, berkas perkara ini sudah dinyatakan lengkap atau P21 sejak November 2013 silam oleh Kejari Kendal. Usai pernyataan P21 tersebut, kasus ini seperti menghilang. Perkembangan penyidikan pun mandek. Baru pada Juli 2014, babak baru terbuka. Berkas perkara dengan nomor 79/Pid.Sus/PN.Tipikor.Smg/2014 atas nama tersangka Siti Nurmarkesi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Ada empat tersangka dalam kasus ini. Tiga tersangka lainnya saat ini sudah menjalani vonis Majelis Hakim atau menjadi terpidana. Mereka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kedungpane dan Lapas Wanita Bulu Semarang. Di antaranya, mantan Kabag Kesra Setda Kendal Abdurrohman; Bendahara Bagian Kesra Siti Romlah; dan Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Agama Pendidikan dan Budaya, Riska.

Kasus ini merugikan negara sebesar Rp 1,3 miliar. Seharusnya, dana tersebut diperuntukkan untuk 336 titik bantuan kegiatan keagamaan. Seperti rehab masjid dan musala, serta pendidikan berbasis keagamaan. Semua kegiatan itu dinilai fiktif dan tidak sesuai prosedur. Uang pengganti kerugian negara, oleh majelis hakim, tidak dibebankan kepada ketiga terpidana. Menurut hakim, ada yang lebih bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut. Banyak pihak yang beranggapan bahwa orang yang bertanggung jawab adalah Siti Nurmarkesi. (fai/aro/ce1)