Pengajuan Anggaran 10 SKPD Menggantung

293

GEDUNG BERLIAN – Pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (RAPBD-P) Jateng tahun 2014 milik 10 satuan kerja perangkat daeah (SKPD) di Komisi D DPRD Jateng berakhir tanpa keputusan yang jelas. Dalam pembahasan yang berlangsung Selasa (5/9), pengajuan anggaran di 10 SKPD berakhir dengan no decision (tanpa keputusan). Dewan belum mengambil keputusan apakah menerima atau menolak RAPBD Perubahan yang diajukan oleh 10 SKPD itu.

Ke 10 SKPD itu adalah Dinas Bina Marga, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Biro Perekonomian, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo), Dinas Cipta Karya Permukiman dan Tata Ruang (Dincipkimtaru), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), dan Biro Keuangan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Sasmito membenarkan bahwa pembahasan RAPBD Perubahan 2014 di 10 SKPD tersebut memang belum ada keputusan. ”Memang belum ada keputusan. Karena memang belum bisa memutuskan untuk menerima atau mengolah RAPBD yang diajukan oleh SKPD-SKPD itu,” katanya usai rapat.

Untuk mengambil keputusan itu, menurut politisi Partai Golkar ini, dewan akan terlebih dahulu melakukan kroscek lapangan. Kroscek dilakukan untuk memastikan apakah yang diajukan SKPD itu benar-benar penting, biasa saja atau bahkan tidak penting. ”Setelah kroscek lapangan, lalu kami rapat internal Komisi D. Setelah itu kami rapat lagi dengan SKPD tersebut,” katanya.

Sementara, Anggota Komisi D DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly mengatakan, pembahasan RAPBD dengan no decision disebabkan karena eksekutif saat rapat pembahasan tidak membawa hal-hal yang dibutuhkan. Akibatnya, SKPD tidak bisa memberikan penjelasan yang lengkap dan jelas kepada dewan.
”Tujuan dari rapat pembahasan ini, eksekutif ingin minta persetujuan dari dewan atas anggaran yang diajukan. Agar mendapat persetujuan, seharusnya eksekutif tidak hanya datang dengan membawa angka-angka saja, namun dengan semua data yang diperlukan,” katanya.

Menurut politisi PAN ini, hal yang dibawa SKPD saat datang pada rapat pembahasan adalah progres dan report kegiatan yang sudah berlangsung. Progres dan report ini tersusun dengan rinci, jelas dan transparan. Bahkan juga dilengkapi dengan gambar-gambar pendukung. Selain itu juga membawa grand design ke depan. ”Selama ini, SKPD tidak membawa hal itu. Sehingga yang muncul pada saat pembahasan hanyalah angka-angka saja. Padahal, sebetulnya angka itu muncul karena ada program,” ucapnya. Terkait dengan rapat yang no decision itu, Wahyudin berharap pimpinan komisi untuk segera mengagendakan rapat lanjutan untuk mengambil keputusan. (ric/zal/ce1)