Bupati Tertibkan PSK Gambilangu

384

KENDAL—Bupati Kendal Widya Kandi Susanti meminta kepada Satpol PP untuk menertibkan para Pekerja Seks Komersil (PSK) yang berada di kawasan Lokalisasi Gambilangu. Menyusul banyaknya PSK yang menjajakkan diri di luar komplek lokalisasi. Yakni, mangkal di tepi Jalan Raya Semarang-Kendal.
“Saya malah baru tahu informasi ini, jika para PSK banyak yang keluar kompleks. Secepatnya saya memerintahkan Satpol PP untuk menertibkannya agar jangan sampai keluar kompleks,” ujar Widya, Selasa (12/8) kemarin.
Menurutnya, banyak PSK yang keluar kompleks akan sulit dilakukan pemantauan baik dalam hal pembinaan maupun kesehatan. Sehingga ia akan berupaya agar para PSK yang menjajakkan diri di tepi jalan raya bisa segera ditertibkan.
Selain itu, lanjut Widya, keberadaan para PSK yang keluar kompleks akan meresahkan masyarakat. Sebab dapat menimbulkan gejolak sosial baik bagi penghuni lokalisasi maupun masyarakat umum.
Karena itulah, bupati juga meminta Satpol PP untuk melakukan pendataan terhadap jumlah PSK di Gambilangu. Menyusul adanya laporan jika para PSK di Gambilangu banyak yang indekost di luar kompleks.
“Jika dibiarkan tinggal di luar kompleks, maka fungsi Resosialisasi Gambilangu tidak memiliki fungsi. Sehingga tidak ada pembinaan untuk pengentasan maupun penanganan kesehatan. Jika dibiarkan, penyakit kelamin akan mudah menyebar,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP Kendal, Heru Trihandoko juga mengaku belum mengetahui informasi para PSK yang keluar menjajakkan diri di tepi jalan raya maupun indekost di luar kompleks lokalisasi. “Jika memang ada (PSK keluar komplek lokalisasi, Red) segera akan kami lakukan penertiban,” tandasnya.
Menurut Heru, banyaknya PSK yang keluar kompleks ditengarai banyaknya eksodus PSK yang masuk ke lokalisasi yang terletak di perbatasan Kendal-Semarang itu. “Sehingga menjadikan persaingan di dalam kompleks lokalisasi, yang berakibat para PSK keluar untuk mencari mangsa,” timpalnya.
Ia mengakui memang ada PSK yang keluar dengan indekost di luar kompleks lokalisasi. Bahkan pihaknya sudah melakukan pembinaan terhadap 10 sampel PSK yang kost di luar kompleks tersebut. Karena itu, pihaknya akan segera mengambil langkah pembinaan dan penegakan perda dengan penertiban.
“Sebab sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2013 tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat, bisnis prostusi memang ilegal. Tapi karena ada lokalisasi, jadi para PSK harus berada disana tidak bisa keluar kompleks,” tambahnya. (bud/ida)