14 Eks Dewan Ditahan

548
DITAHAN: Para mantan anggota DPRD Kota Semarang dalam pelimpahan tahap II dari penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polrestabes Semarang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

DITAHAN: Para mantan anggota DPRD Kota Semarang dalam pelimpahan tahap II dari penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polrestabes Semarang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
DITAHAN: Para mantan anggota DPRD Kota Semarang dalam pelimpahan tahap II dari penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polrestabes Semarang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

 
KALIBANTENG KULON – Empat belas mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang periode 1999-2004 yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi asuransi fiktif APBD Kota Semarang tahun 2003 mulai ditahan, Kamis (18/9). Mereka dijebloskan ke dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) usai dilakukan pelimpahan tahap II dari penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polrestabes Semarang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang.
 
Ke-14 mantan anggota dewan tersebut adalah Rudy Soehardjo, Achmad Munif, Otok Riyanto, Heru Widyatmoko, Sri Munasir, Zaenuddin Bukhori, Sugiono, Siti Markamah, Adhi Khuntoro, Leonard Andik Suryono, Bambang Suprayogie, Idris Imron, Herman Yostam, dan Fajar Hidayati. Usai menjalani pemeriksaan berkas dan tersangka sejak pukul 09.30 WIB dan dinyatakan lengkap, pukul 17.00 WIB mereka langsung digelandang ke mobil tahanan kejaksaan menuju lembaga pemasyarakatan.
 
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang Abdul Azis mengatakan, penahanan semata-mata dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan. Sebelumnya, pada tahap penyidikan mereka tidak ditahan. Dalam dua puluh hari ke depan mereka akan mendekam di Lapas Kedungpane dan Lapas Wanita Bulu Semarang.
 
”Penahanan semata-mata untuk kepentingan penyidikan. Sehingga pemeriksaan lebih cepat dan ada kepastian hukum. Rencananya minggu depan segera kami limpahkan (ke Pengadilan),” ujar Azis saat ditemui Radar Semarang di kantornya, kemarin.
 
Azis membantah jika ada anggapan bahwa penahanan tersebut berlebihan. Pasalnya, apa yang dilakukan semata untuk penegakan hukum saja. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk percepatan proses dan memudahkan eksekusi ketika perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukup tetap. ”Soal adanya surat permohonan untuk tidak ditahan, menurut informasi Kasipidsus memang ada. Namun belum masuk kepada kami,” imbuhnya.
 
Terpisah, Kuasa Hukum 12 terdakwa (minus Herman Yostam dan Fajar Hidayati), Musafak mengaku sangat keberatan dengan penahanan atas kliennya tersebut. Menurutnya, pihak kejaksaan terlalu berlebihan karena selama ini kliennya sangat kooperatif. ”Mereka tidak akan kabur dan menghilangkan barang bukti serta memengaruhi saksi,” tegasnya.
 
Musafak menilai, para tersangka yang menerima dana asuransi bukanlah melakukan perbuatan tindak pidana. Sebab, mereka memang berhak atas dana asuransi tersebut. Hal ini dikarenakan dana asuransi tersebut tercantum dalam APBD Kota Semarang. Menurutnya, sebagaimana SK Wali Kota Semarang Nomor 842.0/016 tertanggal 28 Januari 2003, sangat jelas bahwa wali kota memberi bantuan biaya/uang asuransi kepada masing-masing anggota dewan. ”Sehingga bantuan asuransi tersebut sah menjadi milik anggota DPRD Kota Semarang,” imbuhnya.
 
Atas hal itu, Musafak menilai perkara ini tidak layak untuk dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Ia juga menilai kliennya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana atas penerimaan uang pengembalian premi asuransi. ”Kami telah melayangkan surat tertanggal 18 september 2014 kepada Kejari untuk meminta gelar perkara supaya perkara ini fair dan adil,” terangnya.
 
Untuk diketahui, semestinya masih ada 3 tersangka lain yang tersangkut kasus asuransi fiktif ini hingga totalnya 17 orang. Hanya saja, dua orang di antaranya meninggal dunia. Yakni Edi Susanto dan Siyam Sutopo. Sedangkan satu orang lainnya bernama Supriyadi hingga kini masih berstatus sebagai buronan.
 
Perkara ini merupakan kasus korupsi asuransi fiktif jilid III. Sebelumnya, pada kasus korupsi asuransi fiktif jilid I menyeret 9 mantan pimpinan dewan dan anggota DPRD Kota Semarang ke meja hijau. Mereka sudah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Tiga di antaranya mantan pimpinan DPRD Kota Semarang periode 1999-2004. Yakni, Ismoyo Subroto, Hamas Ghany dan Humam Mukti Azis. Ketiganya dijatuhi vonis 4 tahun penjara.
 
Enam tersangka lainnya, yakni mantan anggota dewan dari unsur Komisi C pada periode yang sama, masing-masing Fathurrahman, Agustina Wilujeng, Santoso Hutomo, Tohir Sandirjo, Sonhaji dan Hindarto Handojo. Awalnya mereka divonis 1 tahun penjara. Namun di tingkat kasasi, oleh Mahkamah Agung keenam mantan anggota dewan itu dinyatakan bebas.
 
Sementara dalam kasus asuransi fiktif jilid II, 6 mantan anggota DPRD telah divonis pidana penjara selama satu tahun. Mereka adalah Ketua DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 Sriyono, serta anggota DPRD periode 1999-2004, masing-masing Ahmad Djunaedi, Elvi Zuhroh, Purwono Bambang Nugroho, dan AY Sujianto. Sedangkan Tri Joko Haryanto diketahui sudah meninggal dunia. (fai/ton/ce1)