Kemplang Pajak Rp 384,4 Juta, Dibui

354

KALIBANTENG KULON – Lusiana Santosa, 40, warga Jalan Ligu Utara Kelurahan Sarirejo, Semarang Timur terpaksa harus menelan pil pahit. Perempuan yang menjabat sebagai Direktur CV Setia Sentosa itu langsung dijebloskan ke penjara setelah berkas perkaranya dilimpahkan penyidik Kantor Pajak ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang, Kamis (18/9). Lusiana menjadi tersangka atas dugaan pengemplangan pajak dengan kerugian mencapai Rp 384,4 juta.
 
Kepala Kejari Semarang Abdul Azis melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Teguh Imanto mengatakan, kasus tersebut dilakukan tersangka sejak Desember 2008. Melalui perusahaan yang didirikan pada Juli 2000, tersangka dengan sengaja menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. ”Setidaknya ada sekitar 52 lembar faktur pajak atas transaksi yang telah dikeluarkan oleh tersangka kepada para konsumennya selama tahun 2008,” ujar Teguh di kantornya.
 
Dibeberkan, kasus ini bermula ketika pada tahun 2002 tersangka mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Atas permohonan itu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Semarang timur menerbitkan surat keterangan sebagai wajib pajak dengan nomor pokok wajib pajak 01.985.915.6-504.000. ”Wajib pajak tidak dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) karena dalam surat permohonannya tidak meminta untuk dikukuhkan sebagai PKP,” imbuhnya.
 
Belakangan diketahui, perusahaan tersangka yang bergerak di bidang perdagangan suku cadang mesin pabrik tekstil telah melakukan transaksi ke sejumlah pelanggan. Di antaranya pabrik Cambric GKBI, PT Samitex Sewon, PT Indomaju Textindo, PT Dasaplast Nusantara. Selain melakukan transaksi dagang, tersangka juga menerbitkan faktur pajak sebagai sarana bukti bahwa transaksi terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) para konsumen dan atas PPN itu telah dipungut tersangka selaku wajib pajak.
 
”Rinciannya, pada pabrik Cambric GKBI sebesar Rp 32,4 juta, PT Samitex Sewon Rp 44 juta, PT Indomaju Textindo Rp 97 juta, PT Dasaplast Nusantara Rp 210 juta. Seluruhnya totoal Rp 384,4 juta,” terang Teguh.
 
Dari seluruh faktur yang diterbitkan terdakwa kepada seluruh pelanggan, ditandatangani tersangka selaku direktur. Para pelanggan telah membayar secara penuh tagihan yang diterbitkan faktur tersangka berikut jumlah PPN terutang. Atas faktur itu, pelanggan lalu melaporkan SPT masa PPN-nya sebagai pengurang kredit atas PPN terutangnya ke kantor pajak. Laporan itu, oleh kantor pajak diketahui adanya dugaan pengemplangan.
 
”Perbuatan tersangka yang telah mengeluarkan faktur pajak, padahal tersangka belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dapat merugikan para konsumen dan juga mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan PPN,” jelasnya.
 
Atas hal tersebut, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 394 A huruf b Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah dengan UU nomor 28 tahun 2007. (fai/ton/ce1)