Disdik Lakukan Pengetatan Jam Pelajaran

361
ilustrasi/juju
ilustrasi/juju
ilustrasi/juju

SETELAH mendapatkan keluhan dari Polrestabes Semarang, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang akhirnya angkat bicara. Kepala Disdik Kota Semarang, Bunyamin mengatakan bahwa pihaknya segera melakukan pengetatan terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Hal itu sebagai langkah antisipasi agar kejadian tawuran antar pelajar sekolah di Kota Semarang tak terulang kembali.
”Kami sudah melakukan koordinasi dengan Polrestabes, Kodim, Satpol PP, Kesbanglinmas, Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah dan pihak-pihak terkait untuk menangani masalah ini. Pengetatan jam pelajaran tinggal menunggu waktu saja. Segera akan diberlakukan,” kata Bunyamin kepada Radar Semarang, Kamis (25/9).
Dia menyebutkan, pihaknya telah memutuskan untuk melakukan operasi yustisi gabungan untuk pengamanan yang dilakukan di tempat-tempat keramaian, seperti mal, pasar, warnet dan lainnya. ”Kami sudah membuat surat edaran kepada sekolah-sekolah agar menaati dan mematuhi jam belajar sekolah,” katanya.
Pasalnya tempat-tempat keramaian tersebut kerap dimanfaatkan oleh siswa-siswi untuk meninggalkan jam pelajaran sekolah. Selain itu, tempat-tempat lain yang berpotensi digunakan siswa untuk membolos juga tidak akan luput dari operasi yang dilakukan Disdik.
”Selama ini, selain tempat-tempat keramaian, siswa juga kerap datang ke tempat-tempat yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak. Seperti ke Tinjomoyo dan tempat-tempat tersembunyi lainnya,” ujar Bunyamin.
Hal tersebut dilakukan guna menekan jumlah siswa yang sering meninggalkan jam pelajaran tanpa seizin pihak sekolah. ”Mal itu kan tempat enak buat nongkrong bagi mereka (pelajar, Red). Karenanya, Disdik akan melakukan penyisiran di tempat-tempat yang berpotensi dan rawan digunakan untuk membolos siswa,” kata Bunyamin.
Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Sudharto mengatakan bahwa terjadinya aksi tawuran dikarenakan pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia lebih mengutamakan domain pengetahuan daripada domain afeksi dan psikomotrik.
Menurut Sudharto, langkah yang paling tepat yang kini perlu dilakukan dalam rangka menekan angka tawuran dan kriminalitas di kalangan pelajar yaitu gerakan pendidikan moral secara nasional yang dipimpin oleh Presiden. ”Gubernur, bupati dan pimpinan satuan kerja, juga harus bersinergi,” kata Sudharto.
Menurutnya, Kebijakan Kemendikbud selama ini hanya memfokuskan terhadap pengetahuan atau kognitif, namun pembentukan moral siswa masih sangat kurang. ”Kabupaten, kota, kepala sekolah, guru hanya sebagai pelaksana dan fokus pada kelulusan,” lanjut Sudharto.
Menurutnya, kepribadian siswa selama ini hanya sekadar sebagai aksesori ditambah dengan kurangnya koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah. ”Kalau gerakan nasional bisa diterima, mereka (daerah, Red) pasti bergerak. Selain itu, keluarga, sekolah dan masyarakat harus satu persepsi dan satu langkah, agar kebaikan dapat diwujudkan,” pungkas Sudharto. (ewb/ida/ce1)