Tunggu Judicial Review, Pakai Aturan Lama

370

TAHAPAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 17 kabupaten/kota di wilayah Jateng untuk tahun 2015, masih terus dilakukan oleh KPU Jateng dan Bawaslu Jateng. Sembari menunggu hasil akhir pasca pengesahan UU Pilkada oleh DPR RI, kemarin lusa (25/9).
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng, Hakim Junaidi mengaku akan mengikuti semua undang-undang yang berlaku. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU siap melakukan apakah Pilkada langsung atau melalui dewan. ”Kami siap dengan semua undang-undang yang berlaku,” katanya.
Sembari menunggu, KPU Jateng sudah menyiapkan berbagai antisipasi Pilkada di 17 kabupaten/kota di Jateng yang akan digelar pada 2015.
Konsolidasi dan komunikasi dengan KPU RI terus dilakukan untuk mengambil berbagai langkah menyikapi UU Pilkada. ”UU Pilkada baru disahkan, sehingga untuk implementasinya butuh waktu. Jadi kami tetap menyiapkan seluruh tahapan Pilkada di 17 kabupaten/kota karena masih mengacu pada UU yang lama,” tambahnya.
Sebanyak 17 daerah yang akan menggelar Pilkada 2015 adalah Kota Semarang; Pekalongan; Kabupaten Purbalingga; Kabu­paten Rembang; Kabupaten Kendal; Kota Magelang; Ka­bu­paten Kebumen, Kota Su­ra­karta, Kabupaten Boyolali. Kemudian Kabupaten Purworejo; Kabupaten Wonosobo; Kabu­paten Sukoharjo; Kabupaten Semarang; Kabupaten Wonogiri; Kabupaten Klaten; Kabupaten Pemalang serta Kabupaten Blora. ”Semua tetap dipersiapkan, sembari menunggu keputusan akhir,” tambahnya.
Setali tiga uang dikatakan Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jateng, Teguh Purnomo. Bawaslu masih menunggu keputusan final dalam penerapan UU Pilkada tersebut. ”UU Pilkada baru digedok dan masih harus ada pengesahan pemerintah paling lambat 30 hari yang akan datang. Kami tunggu sikap pemerintah dan tentunya akan kami pelajari bersama-sama substansi undang-undang itu,” katanya.
Teguh masih mempelajari UU Pilkada tersebut, apakah berbenturan dengan aturan lain atau tidak. Kedua, apakah ada judicial review dari para pemangku kepentingan atas undang-undang tersebut atau tidak. Bawaslu Jateng akan tetap menggunakan hukum positif menyiapkan tahapan pengawasan Pilkada. Tapi karena Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, tetap harus menunggu perintah dan arahan dari Bawaslu RI. ”Prinsipnya kami serbasiap, yang penting dasar hukumnya ada,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Semarang Mundjirin prihatin dan kecewa dengan hasil rapat paripurna DPR RI yang memutuskan Pilkada dipilih DPRD. Bahkan bupati berharap MK mengabulkan judicial review terhadap pengesahan UU Pilkada.
”Pertama saya prihatin, karena sebetulnya berharap-berharap to? Setelah Demokrat suaranya begitu (Pilkada langsung, Red) saya pikir menang, jadi bisa tidur nyenyak. Ternyata hasilnya begini. Sekarang saya berharap lagi yang kedua, mudah-mudahan betul akan ada yang menyampaikan judicial review ke MK, mudah-mudahan dikabulkan. Saya dengar PDIP akan membawa ke MK,” tutur Bupati, Jumat (26/9) siang.
Menurut Bupati, sebagai anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, pihaknya ikut menyampaikan petisi agar kepala daerah dipilih langsung. ”Tidak hanya keinginan kami saja atau PDIP saja, atau Nasdem, PKB atau Hanura saja, tapi juga masyarakat banyak. Masyarakat juga ingin punya peran bagaimana menentukan wilayahnya sendiri,” tuturnya.
Sedangkan pakar politik Jawa Tengah, Teguh Yuwono mengatakan UU Pilkada merupakan kemunduran politik di Indonesia. Pasalnya, pada orde baru sistem serupa digunakan dalam pemilihan wakil daerah melalui DPRD.
”Secara tidak langsung, hal tersebut dapat mengerdilkan posisi gubernur, bupati dan wali kota. Karena mereka harus tunduk pada DPRD. Ini bukan sebuah cerminan dari demokrasi,” kata Teguh.
Karena itu, kata Teguh, harus menggagalkan pelaksanaan UU Pilkada adalah melakukan uji materi di MK. ”Kami minta MK membatalkan UU Pilkada dan diadakan moratorium Pilkada di seluruh Indonesia, sebelum ada keputusan dari MK,” ujar Teguh.
Teguh mengharapkan majelis hakim MK independen dan netral dalam memutuskan UU Pilkada ini. Di lain itu, lanjut Teguh, perlu ada dukungan publik bahkan gerakan publik untuk membatalkan UU Pilkada ini. ”UU Pilkada jelas bertentangan dengan UUD tahun 1945 dan Pancasila,” tegasnya.
Kewenangan mengusulkan calon kepala daerah harus diserahkan ke publik sehingga DPRD hanya punya hak untuk memilih. Terkait mekanismenya, Teguh menganjurkan menggunakan mekanisme pencalonan kepala daerah yang melalui jalur independen.
”Ada dua keuntungan dari langkah ini, pertama warga berpartisipasi kembali dalam pilkada, meskipun tidak penuh. Karena hanya sebatas mengusulkan calon. Kedua, pelajaran untuk DPRD, bagaimana rasanya kalau haknya dicabut,” pungkas Teguh.
Terpisah, pengamat politik Undip, Budi Setiawan, mengatakan bahwa alasan Pilkada melalui DPRD meminimalisasi potensi terjadinya politik uang, tidak sepenuhnya. ”Meskipun lingkup pengawasannya memang lebih kecil, hanya anggota dewan, namun perlu disadari bahwa anggota dewan berasal dari partai politik dengan potensi transaksional,” kata Budi.
Lebih lanjut menurut Budi, filter atau penyaring utama calon kepala daerah nantinya yang paling efisien adalah dari partai politik itu sendiri, untuk lebih selektif dan mengokohkan integritasnya. (fth/tyo/ewb/ida/ce1)