10 Pejabat Bisa Ajukan PTUN

365

Diturunkan Eselonnya Oleh Bupati Zaenal
MUNGKID– Pejabat Pemkab Magelang yang terkena demosi atau penurunan eselon, bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, kebijakan Bupati Magelang Zaenal Arifin tidak didasari dengan bukti-bukti kuat kesalahan yang menyebabkan 10 pejabat itu terkena sanksi.
“Sebenarnya lazim sekali demosi dalam sebuah pemerintahan. Hanya saja, harus jelas variabel-variabel sanksi itu,” kata pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), Agna Susila, kemarin.
Menurut Agna, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS disebutkan secara jelas pelanggaran dan sanksi yang diterima PNS. “Ada sanksi tapi ada indikator jelas.”
Dia mencontohkan, PNS yang mendapat penurunan jabatan bisa dikarenakan melakukan pelanggaran administrasi. Juga pidana. “Kalau hanya terkait dengan pilkada, itu jelas tidak dibenarkan. Kecuali ada bukti-bukti jelas keterlibatan mereka,” beber Agna.
Sebelumnya diberitakan sepuluh pejabat Pemkab Magelang diturunkan jabatannya ke eselon yang lebih rendah. Kebijakan ini diduga terkait pilkada pada Oktober 2013 lalu.
Mereka yang dimutasi ke jabatan lebih rendah, antara lain, Dwi Koendarto. Dwi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang ESDM Dinas Pekerjaan Umum Energi Sumberdaya Mineral (DPU ESDM), dimutasi menjadi kepala seksi di Kantor Kecamatan Mungkid.
Juga Bintoro yang sebelumnya Kabid di Dinas Perdagangan dan Pasar kini menjadi Kasi Kecamatan Tegalrejo. Susanto sebelumnya Kabid di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostran), kini menjadi kepala seksi di Kecamatan Secang. Moch Fauzi Yanuar yang sebelumnya sekretaris Kecamatan Dukun, kini jadi Kasi di Kecamatan Ngluwar. Ada juga beberapa nama lain yang mengalami penurunan jabatan. Dari eselon III B ke eselon IV A.
Catatan koran ini, mereka yang mengalami penurunan jabatan, diduga terkait pilkada Kabupaten Magelang pada Oktober lalu. Mereka diduga menjadi pendukung pasangan calon Rohadi Pratoto (mantan Kepala Bappeda) dan Achadi (mantan Wakil Ketua DPRD).
Wakil Ketua DPRD Soenarno mengatakan, Bupati Magelang seharusnya lebih bijak dalam merotasi jabatan anak buahnya. “Saya rasa bupati belum mengetahui secara pasti aturan-aturan tentang penurunan jabatan,” kata dia. Seharusnya, kata dia, staf bupati memberikan masukan yang baik terkait penempatan pegawai. “Dalam waktu dekat akan kita bicarakan di internal DPRD,” katanya. (vie/isk)