Mantan Kades Wlahar Didakwa Pasal Berlapis

304

MANYARAN – Mutohar Yomiadi, mantan Kepada Desa (Kades) Wlahar Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga didakwa dengan pasal berlapis. Atas dugaan tindak pidana korupsi alokasi dana desa (ADD) 2007-2012 senilai Rp 243,9 juta.

”Terdakwa didakwa primer melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang (UU) 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang tindak pidana korupsi dan subsider pasal 3 dalam perundangan yang sama,” ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga, Ismail Fahmi saat membacakan surat dakwaannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, kemarin.

Dibeberkan dia, ADD alokasi sejak tahun 2007 hingga 2012 totalnya mencapai Rp 552,3 juta. Namun dari jumlah tersebut hanya terealisasi sekitar Rp 300 juta saja. Pada tahun 2007, terdapat alokasi sebesar Rp 84,4 juta yang dipakai untuk operasional pemerintah desa, kegiatan pembangunan sarana prasarana dan operasional TPQ.

”Namun dari alokasi tersebut sebanyak Rp 14 juta tidak ada laporan pertanggungjawabannya,” ujar Ismail di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwi Prapti.

Pada tahun 2009, imbuh JPU, dari alokasi Rp 104,6 juta yang terealisasi hanya Rp 81 juta saja. Sedangkan di tahun 2010 dan 2011 masing-masing turun dana Rp 105 juta, namun yang digunakan hanya sekitar Rp 42 juta. Sementara sisanya Rp 63 juta tak jelas peruntukannya. Lalu di tahun 2012 sebesar Rp 51,8 juta hanya direalisasikan sebanyak Rp 25 juta dan sisanya Rp 26,8 juta diduga masuk ke kantong pribadi terdakwa yang telah ditahan sejak 16 September. ”Dari keseluruhan antara yang turun dan realisasi terdapat selisih sebesar Rp 243,9 juta yang dalam hal ini menjadi kerugian negara,” terangnya.

JPU menambahkan, dalam pelaksaan program dari dana ADD tersebut, terdakwa tidak pernah melakukan musyawarah ataupun membentuk tim khusus. Sebagian dana memang untuk operasional pemerintahan desa dan sejumlah kegiatan. Namun sebagian lain diduga untuk kepentingan pribadi sehingga menguntungkan terdakwa. ”Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya,” imbuhnya.

Menanggapi dakwaan tersebut, terdakwa bersama dengan penasihat hukumnya akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan. ”Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi,” ungkap Dwi Prapti sebelum mengakhiri persidangan. (fai/ida/ce1)