Operasional BRT Koridor II Disoal

425

BALAI KOTA – Operasional Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang dikeluhkan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang. Lantaran dianggap tidak mematuhi aturan yang telah disepakati antara pemerintah dengan pihak swasta.

”Ada pasal-pasal yang dilanggar BRT Trans Semarang rute Terboyo – Sisemut Kabupaten Semarang (Koridor II). Bus-bus ini sering menaikkan dan menurunkan penumpang tidak di shelter. Penumpang juga dipaksa naik turun melalui pintu depan samping supir,” kata Ketua DPC Organda Kabupaten Semarang Mustofa.

Pihaknya sangat berharap pengelola BRT mematuhi kesepakatan-kesepakatan, yang telah dibuat dengan pemilik dan kru bus angkutan umum swasta. ”Aturan yang telah disepakati ya harus ditaati,” tegasnya.

Selain para pengusaha angkutan umum, pelayanan BRT juga dikeluhkan penumpang. Seperti halnya Puspa, siswi SMK 8 Semarang, salah satu penumpang yang mengkritisi pelayanan bus Trans Semarang. Menurutnya, bus Trans Semarang membutuhkan pembenahan-pembenahan terutama terkait fasilitas yang ada di dalamnya. Misalnya pegangan penumpang yang berdiri. ”Gantungan itu sudah putus semua. Selain itu juga cukup tinggi. Sehingga bagi kami yang tubuh tidak tinggi, susah saat kondisi bus penuh penumpang karena tidak bisa pegangan. Belum lagi supir bus yang sering berhenti mendadak, dan kalau berhenti di shelter, jaraknya masih jauh. Kita yang pakai rok sekolah, susah saat melangkah keluar masuk bus,” ujar Puspa.

Pengamat Transportasi dari Unika Soegodjopranoto Semarang, Joko Setijowarno mengatakan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Semarang melalui BLU Trans Semarang yang mengelola BRT, harus mendengarkan keluhan dan kritikan tersebut dan segera melakukan pembenahan. ”Kebutuhan akan layanan transportasi umum tidak bisa ditunda lagi. Ketika BRT Trans Semarang dirancang 2005, diprediksi seharusnya pada 2015 sudah selesai untuk semua koridor termasuk feeder,” katanya.

Tapi pemkot hanya mengukur keberhasilan bus Trans Semarang hanya dari sisi kuantitas. Misalnya sudah memenuhi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 3 koridor hingga 2015. Tapi menutup mata dengan kualitasnya. ”Misalnya, armada kurang dan makin buruk, tiket elektronik tidak maksimal, penumpang tidak mendapat kepastian menunggu di shelter, supir tidak nyaman kemudikan bus, masih ada yang turunkan penumpang tidak pada shelter-nya, dan sebagainya,” bebernya.

Ditambahkan, layanan BRT menjangkau kawasan permukiman suatu keharusan. Terlebih di Kota Semarang sudah terbangun lebih dari 115 kawasan perumahan baru yang tidak dilayani atau sediakan layanan sarana transportasi umum yang memadai. Untuk menggapai itu, perlu penyegaran sumber daya manusia di BLU Trans Semarang. (zal/ce1)