Tiap Desa Hanya Dapat Rp 150 Juta

297

GUBERNURAN – Anggaran Rp 1 miliar untuk tiap desa di Indonesia, ternyata masih isapan jempol. Terbukti, untuk wilayah Jateng masing-masing desa hanya mendapatkan bagian Rp 150 juta saja.

Bahkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai implementasi UU No 6/2014 tentang dana desa sebesar Rp 1 miliar masih belum bisa maksimal. Dalam APBN 2015, Pemprov Jateng hanya mendapatkan alokasi Rp 1,065 triliun. Artinya jika disebar ke seluruh desa di Jateng, satu desa hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp 150 juta.

”Setelah dikalkulasi semua, tiap desa paling banyak hanya mendapatkan Rp 150 juta. Jadi belum terealisasi Rp 1 miliar sesuai UU,” kata Ganjar di Gedung Gubernur Jateng.

Ganjar mengaku, dana sebesar Rp 150 juta per desa jelas sangat kurang. Ia pun berencana akan mengusulkan alokasi dana untuk desa di Jateng lebih besar lagi. Untuk alokasi dana desa, nanti implementasinya tergantung masing-masing desa.

Ganjar hanya menegaskan, yang terpenting bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) di desa. Sebab diakui atau tidak, jika pengelolaannya tidak teratur, justru akan terjadi penyimpangan. ”Yang penting, bagaimana pengelolaan maksimal. Saya ingin, nanti ada sistem akuntansi keuangan desa yang gampang,” imbuhnya.

Dia juga mengaku sudah mengevaluasi sejumlah desa yang mendapatkan dana infrastruktur dari Pemprov Jateng. Dana yang dikucurkan sudah digunakan dengan maksimal apa belum. Atau sejauh mana progres desa yang mendapatkan bantuan dana infrastruktur tersebut. ”Kalau nanti sudah berkembang, alokasi dana bisa digunakan untuk kepentingan desa yang lain,” tambahnya.

Anggota DPRD Jateng, Achsin Mar’ruf berharap, agar dana untuk desa benar-benar diawasi penggunannya. Agar aparat desa bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak tersandung dengan kasus hukum, mengingat dana yang dikelolo dalam jumlah besar.
”Harus ada pendampingan, karena ini dana cukup besar. Perangkat di desa jangan dilepaskan untuk mengelolanya sendiri. Takutnya justru alokasinya tidak sesuai Undang-Undang (menyimpang, Red),” katanya.

Politisi PAN ini menambahkan, dana Rp 1, 065 triliun yang akan disebar di seluruh desa di Jateng itu jumlahnya cukup besar. Ia menilai dari segi sumber daya manusia (SDM) di desa masih minim dan belum berpengalaman dalam mengelola dana sebesar itu. Untuk itu harus ada pendampingan khusus dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Ia mencontohkan penyaluran dana PNPM di setiap desa yang mengelola dana Rp 300-400 juta saja ada pendampingan. ”Jika ada pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran dana pendampingan lebih bagus. Jika tidak, ya dialokasikan dari dana untuk desa itu. Mulai dari membuat pengelolaan keuangan, pelaporan, dan pertanggungjawaban agar bisa terarah. Jika tidak, saya khawatir salah administrasi saja keuangan jadi masalah hukum,” imbuhnya.

Achsin berharap alokasi dana untuk desa benar-benar terserap maksimal demi kemajuan desa. Alokasi dana khusus untuk desa ini merupakan salah satu terobosan bagus untuk membangun desa. Meski begitu, SDM di desa harus tetap mencermati dan menyiapkan diri dengan maksimal dalam rangka penerapan UU Desa. ”Pemerintah harus benar-benar menyiapkan SDM di desa dengan baik. Tidak cukup hanya dengan kegiatan bintek dan bintek,” tambahnya. (fth/ida/ce1)