Ganti Rugi Pertengahan Desember

376

BALAI KOTA – Dinas Bina Marga Kota Semarang optimistis pembebasan lahan proyek underpass Jatingaleh bisa selesai tahun ini. Kini, tim pelaksana pembebasan lahan masih melakukan inventarisasi data bidang milik warga yang terkena dampak proyek.

”Saat ini sudah masuk dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah, tinggal satu persiapan lagi, baru tahapan pembayaran,” terang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan lahan underpass Jatingaleh, Sukardi, kemarin.

Diketahui, proses pembebasan lahan underpass ini sempat mandek lantaran ada perubahan Peraturan Presiden tentang pengadaan lahan. Hal itu juga yang mendasari perubahan penanganan pembebasan lahan yang sebelumnya dilakukan P2T berubah menjadi tim pelaksanaan. ”Tim pelaksana ini terdiri atas unsur BPN (Badan Pertanahan Nasional), bagian hukum, kelurahan, kecamatan, dan Dinas Bina Marga,” terangnya.

Setelah tim pelaksana selesai melakukan pengadaan bidang, lanjut Sukardi, tahap selanjutnya akan dilakukan kontraktual dengan tim appraisal untuk menaksir harga bidang tanah. Dalam pengukuran bidang perlu persetujuan dari masyarakat. ”Tim appraisal sudah menunggu hasil ukur bidang ini. Setelah muncul peta bidang, kemudian tim appraisal melakukan tafsiran harga. Mudah-mudahan awal atau paling tidak pertengahan Desember nanti sudah dapat dilakukan pembayaran (ganti rugi),” tegasnya.

Kabid Pemanfaatan Jalan dan Jembatan itu menambahkan, proses pembebasan lahan ditargetkan selesai tahun ini. Sebab tahun 2015 mendatang sudah pelaksanaan fisik oleh pemerintah pusat. Sehingga sebisa mungkin pihaknya melakukan percepatan pembebasan lahan. ”Kami melakukan sesuai dengan Perpres Nomor 40 Tahun 2014 atas perubahan Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Mudah-mudahan masyarakat mendukung sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan lancar,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui, pemkot telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 82 miliar untuk pembebasan lahan underpass Jatingaleh. Untuk sementara jumlah lahan yang terdata ada 58 bidang. Proses pembebasan lahan ini dituntut selesai pada tahun 2014 ini. Sementara untuk pembangunan fisiknya, akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiyono mendorong Pemkot segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Menurutnya, proses pembebasan lahan harus dipercepat karena waktu sudah sangat mepet. ”Tentang jalur pengalih saat pembangunan, seharusnya pemkot sudah mengantisipasi dan menyiapkan jalur alternatif. Jalur alternatif mana yang akan digunakan, sudah harus diimbangi dengan anggaran dan perbaikan,” tegasnya.

Selain dewan, warga juga berharap pemerintah secepatnya memberikan kepastian mengenai luasan dan nilai tawar atas bidang tersebut. Seperti yang diungkapkan Warsono, salah seorang warga yang lahannya terkena proyek underpass. ”Warga merasa resah lantaran belum mengetahui ganti rugi tersebut sesuai atau tidak,” katanya.

Pihaknya berharap, pemerintah segera mengeluarkan besaran kisaran ganti rugi tersebut. Menurutnya, selama ini pemerintah hanya melakukan sosialisasi di kelurahan dengan menyajikan gambar saja. ”Padahal yang ditunggu-tunggu warga yaitu pemerintah segera mengeluarkan harga ganti rugi itu. Kami harapkan nantinya sesuai. Sebab kebutuhan untuk membongkar dan merenovasi bangunan rumah harus membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” pungkasnya. (zal/ida/ce1)