Kanjengan akan Dibongkar Paksa

378
TEMPUH SEGALA RISIKO: PT PGK yang sudah mendapatkan surat lengkap dari Pengadilan Negeri (PN) Semarang, akan melakukan pembongkaran dalam 1-2 minggu di bulan Oktober ini. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
TEMPUH SEGALA RISIKO: PT PGK yang sudah mendapatkan surat lengkap dari Pengadilan Negeri (PN) Semarang, akan melakukan pembongkaran dalam 1-2 minggu di bulan Oktober ini. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
TEMPUH SEGALA RISIKO: PT PGK yang sudah mendapatkan surat lengkap dari Pengadilan Negeri (PN) Semarang, akan melakukan pembongkaran dalam 1-2 minggu di bulan Oktober ini. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

BALAI KOTA – Pasar Kanjengan di Blok C dan D segera dibongkar dalam 1-2 minggu ini, oleh PT Pagar Gunung Kencana (PGK), tanpa batas toleransi waktu terhadap pedagang lagi. Bahkan, Pemkot Semarang sudah menerima surat tembusan rencana pembongkaran tersebut.
”Kami sudah mendapatkan tembusan dari PGK terkait rencana pembongkaran tersebut. Suratnya sudah kami terima beberapa minggu lalu. Cuma, kepastian pembongkaran total dilaksanakan kapan, kami belum tahu. Laporan yang kami terima, kios yang tidak ada penghuninya sudah dibongkar,” kata Kasubag Hukum Setda Kota Semarang, Adie Siswoyo kepada Radar Semarang, kemarin (17/10).
Menurut Adie, Pasar Kanjengan merupakan aset Pemkot Semarang yang disewa oleh PT PGK. Namun setelah masa kontraknya PT PGK habis pada tahun 2006, tak kunjung diserahkan kembali kepada Pemkot, lantaran terkendala pembongkaran. ”Setiap kali PT PGK ingin membongkar, selalu dihadang pedagang. Akibatnya, selama delapan tahun, pemkot tidak ada pemasukan apa-apa dari aset tersebut,” katanya.
Pemkot sendiri sudah memberikan penawaran tempat relokasi alternatif untuk pedagang blok C dan D. Namun dari dua tempat relokasi yakni di gedung Pasar Dargo dan Jurnatan, ditolak pedagang. ”Pedagangnya diberi tempat sementara tidak mau, alasannya tidak pas. Maunya pindah ke gedung Matahari (Johar Shopping Center), tapi itu tidak bisa. Karena gedung itu sudah ada yang menempati. Jadi kami tidak punya tempat lain lagi,” tandasnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak PGK segera melakukan pembongkaran total bangunan di Blok C dan D. ”Saya minta PGK melaksanakan sesuai perjanjian, karena ini sudah terlalu lama,” tegasnya.
Disinggung batas toleransi pembongkaran, Adie menyatakan belum melakukan pembicaraan lagi dengan PT PGK. ”Dari PGK tidak ada pembicaraan (deadline bongkar), dia tetap akan bongkar. Mosok meh deadline terus, deadline kita sudah habis,” tegasnya.
Sebab, pemkot telah memiliki program pembangunan untuk Pasar Kanjengan. Sebelum menjalankan program pembangunan tersebut, pemkot ingin kondisi aset tersebut dikembalikan seperti semula. ”Dulu saat kerja sama dengan PGK berupa tanah, ya sekarang harus dikembalikan dalam bentuk rata tanah, tidak ada bangunan. Kalau tindakan pedagang seperti ini, berarti menghambat pemkot menarik aset kembali,” imbuhnya.
Terpisah, kuasa hukum PT PGK Krisworo menyatakan bahwa pihaknya akan menjalankan pembongkaran lagi dalam waktu dekat. Pembongkaran akan dilakukan satu dua minggu ini. Dia pun tidak menampik jika nantinya akan mendapatkan perlawanan lagi oleh pedagang. Namun pihaknya mengklaim tetap akan melakukan pembongkaran apa pun risikonya.
”Surat dari pengadilan sudah lengkap, satu dua minggu lagi kami akan membongkar. Tentunya akan ada penolakan, tapi terserah. Kami tetap bongkar. Kami sudah mengulur waktu begitu banyak. Sudah diberi waktu, malah pedagang menggugat di pengadilan. Padahal sudah setahun lebih kami beri kesempatan. Jadi, nanti tidak akan ada toleransi lagi, kami siapkan alat berat,” tandasnya.
Terpisah, anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Danur Rispriyanto mendesak pemkot tidak diam saja menyikapi permasalahan pedagang Pasar Kanjengan tersebut. ”Kalau saya lihat selama ini, pemkot pasif. Padahal putusan dari PN Semarang sudah turun dan sudah jelas. Tapi kami minta, sebelum putusan itu dilaksanakan, pemkot harus menyediakan tempat relokasi yang layak. Permintaan pedagang untuk bertemu wali kota juga harus direspons,” ujarnya.
Komisi B sebelumnya sudah memediasi pedagang dengan pemkot. Dan saat ini bola ada di tangan pemkot. ”Jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Dan jangan sampai menimbulkan persepsi di masyarakat kalau pembiaran yang dilakukan pemkot ada unsur politis,” tegasnya. (zal/ida/ce1)