Ketua Gerindra Ditetapkan Tersangka

405
Taufik hidayat/radar semarang
Taufik hidayat/radar semarang
DIPERIKSA : Beberapa pengurus DPC Partai Gerindra saat dimintai keterangan di Mapolres Pekalongan kemarin. (Taufik hidayat/radar semarang)

KAJEN – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Pekalongan, H Tohirin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Satreskrim Polres Pekalongan. Dia menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan data untuk mencairkan dana bantuan partai sebesar Rp 25 juta.

Sebelumnya beberapa saksi dari pengurus DPC Partai Gerindra dimintai keterangan oleh Sat Reskrim Polres Pekalongan. Pemeriksaan terhadap pengurus DPC Partai Gerindra ini dilakukan oleh penyidik secara maraton. Selain memintai keterangan, penyidik juga mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa berkas dalam pencairan dana bantuan. “Ya kita sudah meningkatkan status Ketua DPC Partai Gerindra sebagai tersangka,” terang Kasat Reskrim Polres Pekalongan, AKP Sukirwanta, ketika dikonfirmasi, Minggu (19/10).

Kisruh internal partai tersebut bermula ketika pengurus Partai Gerindra hendak mengambil uang bantuan APBD yang rutin diterima setiap partai sebesar Rp 25 juta, untuk satu kursi di DPRD Kabupaten Pekalongan, setiap tahunnya.

Ternyata dana bantuan partai tersebut sudah diambil terlebih dahulu oleh Ketua DPC Partai Gerindra, Tohirin. Padahal buku rekening partai yang selama ini selalu dilampirkan, untuk pengambilan uang bantuan tersebut masih dipegang oleh pengurus partai dan belum ada dana transfer masuk. Serta pengurus partai lainnya, seperti Sekretaris partai belum menandatangi pengambilan uang bantuan.

Sekretaris DPC Partai Gerindra, Rahmanto mengungkapkan bahwa dana bantuan partai yang dikucurkan dari dana APBD setiap tahunnya sebesar Rp 25 juta seharusnya masuk terlebih dahulu ke rekening partai seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kejanggalan yang dinilai tidak wajar, pencairan dana tahun 2013 tidak ada dana bantuan yang masuk, namun uang sudah diambil oleh Ketua, dan tidak diketahui penggunaanya.

“Spesimennya dalam buku rekening partai itu harus ada tanda tangan Ketua dan Sekretaris, dan tanda tangan keduanya merupakan syarat mutlak pencairan dana tersebut. Namun pencairan tahun 2013 ini justru muncul surat laporan kehilangan rekening dari kepolisian,” ungkap Rahmanto. (thd/ric)