PGK Harus Bongkar Kanjengan

324

BALAI KOTA – Pemkot Semarang siap memfasilitasi para pedagang Pasar Kanjengan, utamanya yang menempati bangunan blok C dan D ke tempat relokasi sementara. Pasca pembongkaran oleh PT Pagar Gunung Kencana (PGK) selaku pemilik bangunan.

”Untuk Pasar Kanjengan, sudah menjadi putusan hukum pengadilan. Kami menyerahkan kepada pihak yang berwenang, Pengadilan Negeri (PN) untuk memerintahkan PGK segera melakukan pembongkaran sesuai hasil putusan,” tegas Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, kemarin.

Menurut Hendi, sapaan akrabnya, pemkot siap memfasilitasi dampak dari putusan hukum tersebut. Selama ini, pemkot juga sudah berulangkali menawarkan tempat alternatif relokasi para pedagang. Namun tempat-tempat yang dirasa memungkinkan tersebut ditolak oleh pedagang.

Diketahui, pemkot telah memberi penawaran tempat di gedung Pasar Dargo dan Jurnatan. ”Kami sudah siap memfasilitasi kalau pedagang mau memahami putusan pengadilan. Tapi kalau pedagang ngeyel, pokoe, maka diskusi pemkot dan pedagang tidak akan jalan,” ujarnya.

Wali kota meminta semua pihak menghormati putusan hukum. Pemkot, ujarnya, juga tidak akan menutup mata terkait nasib pedagang yang tempat berjualannya dibongkar. Bahkan pemkot akan memfasilitasi, jika pedagang tetap ingin berjualan di kawasan tersebut, yang pasti dengan gedung baru.

”Kami toto bareng-bareng (tata bersama-sama), kalau mau dibangun lagi, ya monggo dibangun lagi. Tapi kalau diajak ngomong saja sudah tidak mau ya sudah,” katanya.

Menurutnya, ini negara hukum, tidak mungkin melawan putusan hukum. ”Jadi kami berharap, PGK segera melaksanakan putusan PN tersebut. Apa pun nanti, kita siap fasilitasi dampak dari putusan hukum tersebut,” tegasnya.

Terkait rencana PGK yang akan melakukan pembongkaran dalam waktu dekat, mendapat sinyal penolakan dari para pedagang baik yang menghuni blok C maupun D. Pedagang menyesalkan sikap Pemkot Semarang yang akan membongkar paksa Pasar Kanjengan. Mereka tetap menolak pembongkaran dan enggan dipindah ke tempat lain.

”Pemerintah harusnya menyediakan tempat terlebih dahulu yang layak. Jangan asal pindah saja. Kalau pedagang dipindah pada tempat yang tidak layak sama saja mematikan kebutuhan ekonomi pedagang,” kilah pedagang pisang di Pasar Kanjengan Blok D, Murni, 53.

Hal sama juga diungkapkan pedagang di bangunan Blok C Pasar Kanjengan, Sunarwi, 48. Ia menilai program pemerintah dalam mengatur pedagang terkesan asal-asalan. Seperti halnya pemindahan para pedagang di PKL Kartini, juga terkesan asal-asalan karena para pedagang dipindah pada tempat yang tidak layak. Selain itu, pemerintah juga gagal dalam memberikan tempat bagi para pedagang di Kota Semarang.

”Banyak bangunan pasar yang mangkrak dan tidak terpakai oleh pedagang. Sebab pembangunannya tidak sesuai dengan kepentingan pedagang dan pembeli. Mana mungkin para pembeli mau ke pasar, kalau tempatnya tidak nyaman bagi pengunjung atau pembeli itu sendiri,” keluhnya.

Terpisah, anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Danur Rispriyanto menyatakan bahwa komisinya akan ikut mencarikan solusi apabila pedagang mengeluhkan pembongkaran dan pemindahan. Menurutnya, hal itu bisa dirembuk bersama dengan menghadirkan Dinas Pasar.

”Kami akan membantu mencarikan solusi, apabila pedagang mengeluhkan kepada kami. Dengan cara mengundang pedagang dan Dinas Pasar. Jadi nanti dirembuk bersama,” terangnya. (zal/ida/ce1)