Pembatasan Tonase Angkutan

319
NUR CHAMIM/RADAR SEMARANG
NUR CHAMIM/RADAR SEMARANG
NUR CHAMIM/RADAR SEMARANG

Urip Sihabudin (NUR CHAMIM/RADAR SEMARANG)

GUBERNURAN – Kebijakan pemberlakuan larangan angkutan barang yang muatannya melebihi 25 persen dari jumlah berat yang diizinkan (JBI) memasuki Jawa Tengah sejak 29 September, ternyata belum berjalan mulus. Dari 10 provinsi yang menyepakati kebijakan itu, masih banyak yang belum menerapkan.

Meski sudah diberlakukan hampir satu bulan, ternyata aturan tersebut belum memberikan efek jera di lapangan. Buktinya, masih ada kendaraan yang melebihi batas tonase dan terus melanggar peraturan. ”Memang ada penurunan baik jumlah pelanggar atau perilaku sopir. Tapi masih belum lebih dari satu persen,” kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Jateng Urip Sihabudin, Selasa (21/10).

Urip menambahkan masih belum semua provinsi menerapkan kebijakan tersebut. Salah satu contohnya adalah Jawa Timur dan DI Jogjakarta. Dua provinsi ini berdalih, masih tahap sosialisasi di lapangan. Padahal Jawa Timur merupakan pintu masuk utama kendaraan berat ke Jawa Tengah. Kementerian Perhubungan bahkan sudah memberikan teguran bagi provinsi yang belum melaksanakan kebijakan tersebut. ”Jika Jawa Timur diberlakukan, saya kira pasti akan terasa dampaknya. Tapi sejauh ini belum menjalankan,” imbuhnya.

Salah satu kendala lain adalah penindakan yang masih menggunakan sistem manual dan bisa menghabiskan waktu sekitar lima menit. Sehingga tidak jarang terjadi kemacetan cukup parah. Jika sudah macet lebih dari 5 kilometer, petugas terpaksa melepaskan kendaraan berat meski melanggar. ”Kementerian Perhubungan sedang menggagas sistem tilang otomatis. Jadi proses tilangnya semua menggunakan mesin dan bisa lebih cepat serta tidak mengganggu arus lalu lintas. Nantinya tilang menggunakan tanda tangan dan sistem mesin,” tambahnya.

Urip menambahkan akan terus mengevaluasi sistem penerapannya di lapangan. Persoalan kendaraan melebihi muatan yang melanggar aturan ini merupakan masalah bersama. Ke depan semua provinsi akan dihubungkan dengan sistem online untuk menindak kendaraan yang melebihi tonase. Artinya ketika kendaraan sudah ditilang di Jatim, maka di Jateng tidak menjadi prioritas. ”Kendaraan yang belum ditilang itu yang diprioritaskan untuk ditilang. Jadi dengan sistem online semua kendaraan baik yang tilang atau belum, bisa diketahui,” tambahnya

Sejak 29 September, Dishubkominfo Jawa Tengah memberlakukan larangan angkutan barang yang muatannya melebihi 25 persen dari jumlah berat yang diizinkan (JBI) memasuki Jawa Tengah. Kebijakan ini sudah disepakati oleh sepuluh provinsi di Indonesia. Yakni provinsi Jawa Tengah sebagai penggagas, Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung, Nusa Tenggara Timur serta Nusa Tenggara Barat. (fth/ton/ce1)