Dewan Pertanyakan Kebijakan PDAM

250

BALAI KOTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mempertanyakan rencana penerapan golongan khusus yang akan dikenai perubahan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang.

”Dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25/2014 yang merupakan perpanjangan perwal lama ada penggolongan khusus pelanggan PDAM,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Mualim.

Hal tersebut diungkapkannya usai rapat kerja bersama dengan pimpinan PDAM Tirta Moedal Semarang dan dinas terkait untuk membahas perubahan sebagian isi perwal yang akan diperpanjang masa berlakunya. Politikus Partai Gerindra itu mengaku perpanjangan perwal tentang penetapan tarif air minum PDAM memang tidak ada perubahan tarif bagi pelanggan, kecuali untuk kepentingan bisnis, seperti laundry dan indekos.

Permasalahannya, kata dia, pemilik bisnis laundry dan indekos yang akan dikenai perubahan tarif tidak bisa disamakan karena ada yang kalangan pengusaha kecil yang hanya membuka bisnis skala kecil. ”Sekarang, ada pengusaha kos yang hanya punya lima kamar. Masa mau disamakan dengan pengusaha kos yang punya 30-100 kamar, bahkan lebih. Pengusaha ’laundry’ juga tidak semuanya berskala besar,” katanya.

Selain itu, kata dia, ada pula perubahan jangka waktu pembayaran tagihan PDAM yang dimajukan dari sebelumnya mulai tanggal 1-25 setiap bulan menjadi tanggal 1-20 setiap bulan, atau maju lima hari. ”Penginnya PDAM kan biar seragam. Jadi, bayar listrik, telepon, sekalian air PDAM. Tetapi, kondisi keuangan setiap pelanggan berbeda. Kalau pembayaran diseragamkan waktunya, kan berat,” katanya.

Mualim mengatakan kondisi masyarakat Kota Semarang tidak semuanya ekonomi menengah ke atas, kata dia, semisal buruh pabrik dan pedagang kaki lima yang kemampuan ekonominya tentu tidak bisa disamakan. ”Ada yang memang baru mampunya membayar setelah tanggal 20 setiap bulannya. Jadi, setelah membayar listrik, telepon, baru air. Kalau diseragamkan waktunya apa tidak membuat pelanggan keberatan?,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, meski perwal perpanjangan itu sudah ditandatangani oleh wali kota tetap tidak bisa diberlakukan karena belum ada penjelasan yang diberikan manajemen PDAM Semarang.

Rencananya, pihaknya akan kembali memanggil manajemen PDAM Semarang untuk mendengar penjelasan atas perubahan sebagian isi perwal agar nantinya jangan sampai merugikan masyarakat. Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Semarang Etty Laksmiwati belum mau berkomentar banyak terkait permohonan perpanjangan perwal tentang penetapan tarif PDAM yang diajukan. (zal/ce1)