Wimar Witoelar Pakar Politik

443

wimar witoelar

TEMBALANG – Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimotori oleh Prabowo Subianto mulai mencair. Seiring dengan sejumlah partai yang tergabung di dalamnya mulai melepaskan diri. Bahkan pakar politik Wimar Witoelar menyatakan KMP sudah bubar.

”Kita lihat saja dalam hal ini KMP secara defacto sudah bubar, hanya nama dalam sejarah. Partai-partai yang dulunya tergabung di KMP satu per satu sudah lepas. PPP sekarang sudah lari ke pemerintahan Jokowi, Golkar sekarang tidak jelas. Itu menandakan jika koalisi tersebut sudah bubar,” kata Juru Bicara Presiden di era kepemimpinan Abdul Rahman Wahid ini saat ditemui di Universitas Diponegoro (Undip) Tembalang, Rabu (22/10).

Menurutnya, pemerintahan Jokowi ke depan tidak akan menemui kendala. Meski petinggi-petinggi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diisi oleh anggota dari masing-masing partai KMP, ia optimis hal tersebut tidak akan memengaruhi laju pemerintahan Jokowi. ”Karena oposisi tersebut terbentuk sebagai kelanjutan pilpres, di mana mereka pihak yang merasa salah dan dirugikan. Pada kenyataannya semua akan melihat tidak ada yang rugi karena kerugian itu akan muncul jika orang di DPR mempersulit pekerjaan Jokowi,” lanjut Wimar.

Setiap poltikus pragmatis jika mereka menjadi oposisi yang akan menyudutkan dirinya sendiri, maka mereka tidak akan melakukan hal tersebut. ”Akhirnya anggota DPR masing-masing dipilih sebagai pribadi. Oposisi itu hanya istilah,” tutur Wimar.

Ketakutan berbagai pihak akan campur tangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemerintahan Jokowi, menurut Wimar hal tersebut sangat tidak beralasan. ”Sebenarnya Jokowi sudah meninggalkan atribut-atribut partai dan ia menang dalam pilpres bukan karena partainya, tapi karena harapan masyarakat kepadanya,” katanya.

Sementara itu, pakar politik Undip, Teguh Yuwono mengatakan, kendala akan dialami oleh pemerintahan Jokowi dalam waktu 6 bulan ke depan. Pasalnya, kursi legislatif tengah diisi oleh sebagian besar anggota partai di KMP. ”Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara, kabinet yang diusulkan oleh presiden, lantas harus memperoleh persetujuan dari pihak legislatif, dalam hal ini yaitu DPR. Itu merupakan sebuah ganjalan bagi Jokowi nantinya,” kata Teguh.

Ia menilai selama ini, KMP masih menunjukkan eksistensinya dalam menghadang kelancaran pemerintahan Jokowi. ”Koalisi belum bubar, dan masih hidup. Lawatan Jokowi ke parpol-parpol yang berseberangan dengannya hanya pendingin sementara, ucapan selamat Prabowo kepada Jokowi pun karena ia ingin membuktikan sikap negarawan yang baik, bukan mengisyaratkan bubarnya KMP,” lanjut Teguh.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebutkan Presiden Joko Widodo memiliki pekerjaan rumah menyelaraskan undang-undang bersifat sektoral yang masih tumpang tindih. ”Penyesuaian kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan perlu dilakukan, penyelarasan UU sektoral. Banyak yang tumpang tindih,” kata Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan. (ewb/zal/ce1)