Perencanaan Pemkot Dinilai Lemah

388

Taman Kartini

KALICARI – Pembangunan Taman Kartini yang terancam gagal lantaran terganjal keberadaan pedagang kaki lima (PKL), mendapat sorotan dari Komisi C DPRD Kota Semarang. Gagalnya penambahan ruang terbuka hijau (RTH) di Jalan Kartini tersebut membuktikan perencanaan pembangunan Pemkot Semarang lemah.

”Itu sudah menjadi hal biasa untuk pemkot dalam menganggarkan sesuatu. Kajian yang mendukung anggaran itu tidak dilakukan secara seksama,” terang Wakil Ketua Komisi C Wachid Nurmiyanto kepada Radar Semarang, kemarin (28/10).

Artinya, lanjut Wachid, kajian itu harusnya sudah dilakukan sebelum proses penganggaran. Berbagai hal di lingkungan proyek, seperti keberadaan PKL mestinya sudah ada di dalam kajian itu, termasuk jangka waktu pembangunannya.

”Kira-kira diperlukan berapa lama (merelokasi PKL), solusinya seperti apa, setelah semuanya itu selesai, kemudian dilaksanakan pekerjaan. Kalau semua kajian itu sudah dilakukan menurut saya akan berjalan lancar,” kata legislator dari Fraksi PAN itu.
Menurut Ketua DPD PAN itu, semua proyek pembangunan yang akan dilakukan pemkot harusnya sudah diperhitungkan dengan baik, ketika semua sudah dikaji baru dilakukan penganggaran.

”Selama ini SKPD terkesan sekadar membuat anggaran, asal-muasal ke depan seperti apa itu tidak diperhitungkan dengan baik,” tandasnya. ”Kalau saya lihat sejauh ini saja relokasi PKL belum dilaksanakan dengan baik, besar kemungkinan (anggaran taman) menjadi SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran, Red),” imbuhnya.

Diketahui, pembangunan Taman Kartini tersebut untuk membantu pemenuhan RTH di Kota Semarang yang masih belum sesuai dengan standar minimal. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dalam dua tahun terakhir giat membangun taman kota. Bahkan pada 2014, ada 11 pekerjaan taman.

“Kami berharap tahun ini Taman Kartini bisa tergarap. Sehingga kuota RTH di Kota Semarang semakin bertambah,” harap Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki
Setidaknya ada belasan taman yang sudah dibangun ataupun diperbaiki pada 2013-2014 ini. Dua tahun terakhir Pemkot Semarang memang mengejar amanah undang-undang, bahwa setiap daerah harus memiliki minimal 20 persen ruang terbuka hijau aktif.

”Kami akui saat ini masih ada ketertinggalan penyediaan kebutuhan RTH aktif yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Kota Semarang baru memiliki sekitar 9 persen. Untuk itu, dalam dua tahun terakhir, kami akan menggenjot program pembangunan RTH, termasuk perbaikan taman yang belum maksimal,” katanya.

Tahun ini, ada beberapa pembangunan dan rehab taman yang sedang dikerjakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Di antaranya, rehab Taman Sudirman, Taman Randusari, Taman Pemuda, Taman Beringin, Taman Rejomulyo Jalan Kartini, Taman Menteri Supeno (Taman KB), pembangunan Taman Tirto Agung II, pembangunan taman samping Makam Pahlawan Sriwijaya, Taman Pandanaran, Taman Lalu Lintas di Mangkang, dan Taman Jatisari di Mijen. ”Target kami, Desember program pembangunan taman bisa selesai. Sehingga tahun depan akan ada pembangunan taman lain, dan kebutuhan RTH bisa terpenuhi,” ujarnya.

Kabid Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Budi Prakoso menegaskan, untuk mengejar target 20 persen RTH, pihaknya sudah membangun beberapa taman baru. Di antaranya, Taman Rejomulyo di eks Pasar Kobong (seluas 0,5 hektare dari rencana 2,5 hektar), Taman Pandanaran (300 m2), Taman Tirto Agung Banyumanik (0,9 hektare), Taman Jatisari Mijen (1,5 hektare), Taman Sampangan di eks Pasar Sampangan (0,3 hektare), Taman Lalu Lintas di Mangkang (1,5 hektare) dan lain-lain.

”Tahun 2015 nanti, akan ada rencana pembangunan taman baru lagi. Yakni, Taman Bumi Perkemahan Jatibarang (luas 2-3 hektare), Taman Hutan Kota Mijen (3 hektare), serta pembuatan jalur bunga dari Kalibanteng hingga Bangkong. Ke depan kami juga akan berkomitmen untuk memperbaiki sistem perawatan. Kemungkinan akan dipihakketigakan, agar perawatan bisa lebih maksimal,” tegasnya. (zal/aro/ce1)