Curigai APBD Untuk Kampanye Terselubung

287

KENDAL— Masih terjadi tarik ulur dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun angggaran 2015. Dewan masih belum menyatakan sepakat dengan sejumlah usulan dari eksektuif.

Terjadinya tarik ulur tersebut, dikhawatirkan mengakibatkan pembahasan RAPBD 2015 tidak menuai kata sepakat. Sehingga RAPBD tidak bisa diajukan ke pusat tepat waktu. Wakil Ketua DPRD Kendal, Sakdullah mengatakan belum disetujuinya KUA-PPAS lantaran dewan masih mempermasalahkan usulan dari pihak eksekutif yang terkesan tidak pro rakyat. Justru, usulan timpang hanya untuk kepentingan pemerintahan semata.

“Kalau saya melihat, justru lebih diarahkan untuk Bupati Kendal, sebagai orang yang berkepentingan dalam Pilkada 2015 mendatang. Yakni Widya sebagai calon incumbent. Jadi sudah tidak sesuai dengan prinsip keadilan bagi masyarakat, terutama dalam hal pemerataan pembangunan,” ungkap anggota DPRD Kendal dari Fraksi PAN itu, Minggu (2/11).

Hal itu terbukti, ada sejumlah wilayah di Kendal yang justru pembangunannya lamban tapi hanya dianggarkan sedikit saja. Malah, usulan eksekutif, terkesan menganakemaskan organisasi masyarakat (ormas) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) tertentu saja.
Yakni beberapa Ormas dan LSM digelontor dengan perolehan bantuan sosial dalam jumlah besar. Hal tersebut dilakukan dengan menganaktirikan ormas dan LSM lain yang tidak mendapatkan apa-apa. “Aroma penyalahgunaan APBD 2015 untuk kepentingan pilkada 2015 bagi incumbent sangat jelas terlihat. Kami ini tidak bodoh sehingga mudah dikelabuhi,” tandasnya.

Menurutnya, sebagian besar Fraksi di DPRD Kendal yang tergabung dalam Koalisi Kendal Beribadat (KKB) yaitu PAN, PKB, PPP, Gerindra, Golkar, PKS dan Demokrat dan Hanura belum menyatakan sepakat. Sebab semua komisi yang dipegang oleh KKB mencurigai KUA-PPAS 2015 untuk kepentingan pilkada.

KKB, lanjut Sakdullah, berusaha keras agar postur KUA-PPAS 2015 yang merupakan dasar lahirnya APBD 2015 tidak dijadikan sarana kepentingan tertentu. “Kami ingin agar Badan Anggaran berupaya keras untuk melakukan pemerataan pembangunan. Selain itu memperhatikan ormas-ormas yang benar-benar memberikan kontribusi terhadap daerah Kendal. Jadi tidak hanya asal memberikan dana bansos,” sentilnya.

Ditambahkan pada dasarnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) prinsipnya hanya mengikuti perintah Bupati Widya Kandi Susanti. Sehingga TAPD tetap tidak bergeming meski sudah mendapatkan penolakan dewan dalam pembahasan KUA PPAS.

Ketua Kelompok Kajian Advokasi Marginal, Rusmono Rudi Nuryawan SPd mengatakan, pihaknya mengharap DPRD Kendal mengawal penyusunan anggaran dengan baik. Sehingga dana APBD tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. “APBD 2015 bisa benar-benar dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat Kendal. Jangan sampai APBD jadi alat yang disalahgunakan incumbent untuk kampanye terselubung,” katanya. (bud/ric)