Iqbal Wibisono Mengadu ke KPK

317

SEMARANG – Sekretaris DPD Partai Golkar Jateng, yang terpilih anggota DPR RI periode 2014-2019, Iqbal Wibisono, mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menyusul penetapan dia sebagai tersangka perkara dugaan korupsi penyaluran dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng tahun anggaran 2008.

Iqbal merasa tidak mendapatkan keadilan dalam proses hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Proses hukum yang berjalan, dinilainya sarat dengan kejanggalan. Bahkan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosobo hingga pelimpahan tahap II, yakni barang bukti dan tersangka pada Jumat (31/10) lalu, tidak mencantumkan pasal.

”Sampai saat ini, klien kami sudah empat kali diperiksa, tapi tidak ada pengenaan pasal. Mulai dari surat panggilan maupun berita acara pemeriksaan tersangka, tidak dicantumkan pasal. Ini kan aneh,” kata penasihat hukum Iqbal Wibisono, Yosep Parera di Semarang, sambil menunjukkan bukti-bukti surat pemeriksaan tersangka kepada wartawan, Minggu (2/11).

Yosep menilai, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 huruf (a) yakni, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya, tentang apa yang disangkakan kepadanya, pada waktu pemeriksaan dimulai. ”Hal itu diperlukan untuk mempersiapkan pembelaan. Jika tidak ada pasal, bagaimana kami bisa mempersiapkan saksi yang meringankan kepada tersangka? Sejauh yang saya ketahui, ini pertama terjadi di Indonesia,” tandasnya.

Menurutnya, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosobo telah menyalahi aturan hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka dari itu, pihaknya melaporkan hal tersebut ke KPK dan diterima secara resmi pada 1 Oktober 2014.

”KPK merupakan lembaga yang berhak melakukan supervisi terhadap perkara korupsi. Dalam hal ini, kejaksaan tidak taat hukum, bahkan kasus ini digelar sampai Kejagung,” kata Yosep.

Yosep juga merasa dirugikan atas statement pihak kejaksaan, yang menyatakan bahwa kliennya susah hadir memenuhi panggilan penyidik, atau dituding mangkir dan tidak kooperatif. ”Tidak ada mangkir, klien kami kooperatif, klien kami taat hukum,” katanya.

Menurutnya, perkara ini penuh dengan rekayasa, termasuk telah dipolitisasi. Mengenai siapa yang bermain di balik perkara tersebut, Yosep mengaku tidak mengetahui. ”Entah ada keterlibatan oknum penyidik dengan oknum politisi Golkar, saya tidak tahu,” ungkapnya.

Dikatakannya, politisasi tersebut dimaksudkan agar Iqbal Wibisono batal dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. ”Dalam kasus ini tidak ada kerugian negara. Sebab, kerugian Rp 80 juta sudah dikembalikan sebelum klien kami ditetapkan tersangka,” katanya.

Kerugian Rp 80 juta tersebut telah dikembalikan kepada empat madrasah penerima Bansos. Keempat madrasah tersebut, masing-masing awalnya memberi uang Rp 20 juta, totalnya Rp 80 juta. Namun dalam perkembangannya, merasa khawatir jika menerima uang tersebut takut jadi masalah. Akhirnya uang sejumlah total Rp 80 juta itu dikembalikan kepada empat madrasah tersebut. ”Hal itu diketahui dalam sidang terdakwa Gatot (tersangka lain dalam kasus yang sama),” terangnya.

Akan tetapi, lanjutnya, pengelola empat madrasah penerima kucuran bantuan sosial tersebut, yang diketahui melakukan pemotongan dana, justru tidak ditetapkan sebagai tersangka. ”Pengelola empat madrasah tidak ditetapkan sebagai tersangka. Padahal mereka yang melakukan Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) ke Gubernur,” imbuhnya.’

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Hartadi, mengatakan bahwa tersangka Iqbal sulit menghadiri panggilan penyidik. ”Perkaranya dari dulu sudah lengkap. Hanya kehadirannya yang sulit,” katanya.

Terkait penjemputan paksa, Hartadi belum bisa memastikan. Dia hanya berjanji akan segera menyelesaikan perkara tersebut untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. (mg5/ida/ce1)