Merasa Jadi ”ATM”

369

BANYAK peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi yang justru dinilai menghambat perkembangan telekomunikasi. Pasalnya, kebanyakan pemerintah daerah maupun masyarakat menganggap industri telekomunikasi sebagai tambang emas atau ”mesin ATM” untuk menarik beragam biaya kompensasi maupun retribusi dengan nilai yang sangat beragam.

Padahal di negara-negara maju, tower BTS (base transceiver station) justru didirikan oleh pemerintah. Lantas disewakan kepada pelaku usaha bidang provider. Bahkan, pemerintah yang menyediakan ducting atau gorong-gorong khusus utilitas untuk kabel fiber optic, PDAM, kabel PLN dan lainnya.

”Seharusnya pemerintah yang menyewakan insfrastruktur tersebut. Seiring perkembangan industri telekomunikasi yang semakin efisien dan efektif. Bukan malah membebani beragam biaya untuk industri,” kata Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), Maruli Simamora kepada Radar Semarang.

Menurutnya, pendirian BTS sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Bersama (Permen Bersama) 4 kementerian dengan satu kepala badan tentang pembangunan pengelolaan dan pengendalian menara telekomunikasi. Aturan tersebut telah ditetapkan sejak 2009.

Sebenarnya, kata dia, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwali) maupun Peraturan Bupati (Perbup) di berbagai kabupaten/kota di Indonesia, mengakui Permen Bersama tersebut. Bahkan dicantumkan dalam konsideran hukumnya Perda, Perwali maupun Perbup. ”Namun aturan di dalam Perda/Perwali/Perbup justru bertentangan dengan aturan di atasnya,” tandasnya.

Maruli mencontohkan, dalam Permen Bersama disebutkan bahwa izin-izin yang terkait pembangunan menara BTS meliputi izin IMB dan izin gangguan. Namun izin gangguan ini khusus tower BTS yang menggunakan genset.

”Logikanya, jika tidak menggunakan genset, tidak perlu ada izin gangguan. Namun kebanyakan perda/perwali/perbup menetapkan adanya izin gangguan, baik memakai genset ataupun tidak,” tuturnya prihatin.

Lebih parah lagi, imbuhnya, perda/perwali/perbup menyatakan bahwa izin gangguan itu berbatas waktu. Padahal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 17/2007 menyatakan bahwa izin gangguan hanya berlaku sekali selama tidak ada perubahan usaha. Demikian pula dengan izin IMB, juga diterapkan berbatas waktu.

”Jadi meskipun tower sudah berdiri, kami setiap tahun dituntut untuk memperbaharui izin gangguan yang harus melampirkan persetujuan warga setinggi tower didirikan. Padahal tinggi tower ada yang 70 meter, ada yang 40 meter dan bervariasi. Ini ujung-ujungnya minta kompensasi uang. Kami akhirnya dijadikan mesin ATM,” tandasnya.

Diakuinya, ada warga yang meminta kompensasi hingga Rp 200 juta, Rp 300 juta dan lainnya. Padahal, setiap tower BTS tersebut diwajibkan juga membayar retribusi kepada pemerintah daerah sebesar Rp 15 juta tiap tower setiap tahunnya.

”Kondisi ini menjadikan investor tidak mendapatkan kepastian hukum. Kami merasa dijadikan sapi perah yang tidak ada batasnya. Ini kan tidak sehat dalam iklim berinvestasi maupun berbisnis,” tuturnya.

Tragisnya, tower yang sudah berdiri bertahun-tahun, hampir setiap tahun diminta memperbaharui izin warga. ”Padahal kami juga harus menyediakan anggaran untuk maintenance tower setiap tahun sekitar Rp 50 juta-Rp 100 juta per BTS,” imbuhnya.

Kondisi tersebut yang menyebabkan biaya telekomunikasi di Indonesia menjadi tinggi. Mau tidak mau, semua biaya yang tak terkendali tersebut dibebankan juga kepada konsumen. ”Sebenarnya konsumen juga ikut dirugikan,” terangnya.

Sementara itu, untuk saat ini mendirikan BTS baru lebih sulit lagi. Karena perizinan yang tidak bisa diprediksi biayanya. Namun masyarakat tetap menuntut operator seluler memberikan pelayanan maksimal.
”Ini kan cukup menyulitkan. Tuntutan layanan tinggi, namun masyarakat dan pemerintah menjadikan kami sapi perah yang tak kunjung berkesudahan,” katanya. (ida/aro/ce1)