Pemkot Tata Ulang Titik PKL

276

PEKUNDEN – Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) selama ini cenderung dianggap sebagai perusak wajah kota. Utamanya PKL yang menempati kawasan larangan dan sulit diatur. Karena itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berharap para PKL bisa tertib dan menaati aturan dari pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah merevisi Perda PKL.

Adanya PKL, menurut wali kota, bisa membawa dampak posistif dan negatif. Artinya, bisa menjadi positif dan membantu perkembangan perekonomian rakyat tapi bisa menjadi negatif jika menempati kawasan larangan dan sulit diatur.

”Kehadiran PKL di Semarang memang harus di-support, karena bisa menjadi lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Hanya, mereka yang sudah masuk zona nyaman ini tidak mau diatur oleh pemerintah,” terang Hendi, sapaan akrabnya.

”Misalnya, yang jualannya jam malam, mereka sudah berjualan dari pagi dan siang. Kemudian yang jualan di kawasan bantaran yang seharusnya tidak boleh karena mengganggu perawatan saluran,” katanya.

Menurut wali kota, jika ada kesadaran dari pedagang maka keberadaan PKL tidak akan menjadi persoalan. Selama ini, yang menjadi persoalan adalah keberadaan PKL di kawasan larangan dan tidak mau diatur. ”Kami ingin keberadaan PKL ini menjadi simbiosis mutualisme dan menjadikan Kota Semarang tertib dan cantik,” harapnya.

Dalam waktu dekat, Pemkot Semarang berencana melakukan penataan shelter PKL Batan Miroto di wilayah Kelurahan Pekunden RT 6 RW 2. Ke depannya, PKL Batan Miroto ini akan ditata seperti layaknya PKL yang ada di Simpang Lima. ”Lengkap dengan fasilitas penerangan, air dan tempat parkir yang tidak mengganggu arus lalu lintas di sana,” janji wali kota.

Terpisah, Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Semarang Kusnandir menyatakan, pihaknya akan terus menertibkan PKL yang menempati kawasan larangan. Tindakan penertiban mengacu Perda Nomor 11 Tahun 2000. Menurutnya, saat ini banyak titik yang berubah menjadi kawasan larangan PKL, sehingga perda tersebut perlu direvisi.

”Saat ini Dinas Pasar sudah mengajukan revisi perda tersebut, dalam waktu dekat akan ditetapkan jadi perda yang baru. Memang harus disesuaikan, zona yang dulu diperbolehkan untuk PKL tapi seiring perkembangannya tidak boleh. Jadi harus direvisi lagi peraturan pelaksanaannya,” ujarnya. (zal/aro/ce1)