Dibiayai Hibah, Sekolah Dibongkar Paksa

397
MEDIASI : Pimpinan DPRD Demak memediasi pihak Yayasan Solihiyah dan Takmir Masjid Baitut Taqwa Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen di gedung dewan, kemarin siang. (WAHIB PRIBADI/RADAR SEMARANG)
 MEDIASI : Pimpinan DPRD Demak memediasi pihak Yayasan Solihiyah dan Takmir Masjid Baitut Taqwa Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen di gedung dewan, kemarin siang. (WAHIB PRIBADI/RADAR SEMARANG)

MEDIASI : Pimpinan DPRD Demak memediasi pihak Yayasan Solihiyah dan Takmir Masjid Baitut Taqwa Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen di gedung dewan, kemarin siang. (WAHIB PRIBADI/RADAR SEMARANG)

DEMAK-Gedung sekolah di Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen telah dibongkar paksa. Kendati sebagian dari anggaran pembangunannya, menggunakan dana hibah. Akibatnya, masyarakat dan para siswa sekolah yang dirugikan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Demak, Masykuri didampingi Fahrudin Bisri Slamet saat memimpin mediasi antara pihak Yayasan Solihiyah dan Takmir Masjid Baitut Taqwa, Desa Kalitengah di gedung DPRD Demak, Jalan Sultan Trenggono, kemarin siang.

Menurut Masykuri, kejadian pembongkaran gedung sekolah itu tidak boleh terulang lagi. Sebab, bisa merugikan semua pihak, termasuk masyarakat. “Pembangunan sekolah itu, tidak semuanya memakai dana swadaya. Namun, ada dana hibah dari APBD Demak yang dipakai untuk membangun gedung tersebut. Tapi, setelah dibongkar, kini kita semua menjadi rugi. Sangat disayangkan sekali. Kalau tidak percaya, bisa saya buka bahwa gedung SMK Solihiyah Mranggen ini memang di antaranya memakai dana hibah untuk membangunnya,” ungkap Ketua DPC Gerindra Demak tersebut.

Masykuri juga menegaskan, bahwa karena lahan yang ditempati sekolah itu tanah wakaf, maka harus melihat posisi nadzir (pengelola wakaf) serta posisi takmir maupun yayasan yang ada. Dengan demikian, bisa ditarik benang merahnya seperti apa.
Dalam mediasi ini, antara lain dihadiri Husaeni Sekretaris Yayasan Solihiyah, Alharowi juru bicara Takmir Masjid Baitut Taqwa, Kabag Kesra Pemkab Demak Jauhar Arifin, Bidang Wakaf Kementerian Agama Demak Ali Sugianto, Kades Kalitengah Saefudin, Camat Mranggen Arif Sudaryanto serta dari unsur Kesbangplinmas Demak.

Wakil Ketua DPRD lainnya, Fahrudin Bisri Slamet meminta persoalan bisa diselesaikan secara baik tanpa harus melalui proses hukum. “Kami selesaikan disini. Ini semua kan sudah hadir,” katanya.

Dalam kesempatan itu, pihak Takmir Masjid sempat menawari kepada pihak Yayasan Solihiyah untuk bisa menggunakan beberapa lokasi ruangan darurat yang telah disiapkan untuk menampung siswa. Juru bicara takmir, Alharowi mengatakan, karena yang dibongkar ada beberapa atau 9 ruangan, maka pihaknya juga menyiapkan sesuai ruangan yang dibongkar itu. Di antaranya, di Ponpes Al Mu’tazim, di Ponpes Kiai Busyro, dirumah Mahfudzi, dan di Masjid Baitut Taqwa.

“Kalau mau menempati, ini kami tawarkan. Artinya, kami membongkar gedung tersebut juga dengan mempertimbangkan penggantiannya untuk menampung siswa secara darurat. Kami berupaya menyediakan tempat itu,” katanya.

Menurutnya, dalam membongkar bangunan sekolah tersebut, bahan bangunannya seperti kayu, genteng, meja kursi dan sebagainya juga ditata dengan baik. “Kami juga perlu meluruskan bahwa tidak semua gedung sekolah kami bongkar. Yang dibongkar hanya bangunan yang ada di lahan milik masjid sesuai sertifikat yang ada,” imbuh dia.

Alharowi juga menegaskan, bahwa lahan yang ditempati sekolah memang tanah wakaf masjid sehingga bekas pembongkaran sekolah akan digunakan untuk kepentingan masjid. Menanggapi tawaran pihak takmir itu, Husaeni dari pihak Yayasan Solihiyah bersikukuh tidak akan menggunakan beberapa tempat ruangan darurat yang ditawarkan takmir tersebut.

“Anak-anak sekolah sudah terkondisi. Meski masih ada yang berkeliaran kesana kemari, kami hanya memanfaatkan ruang laboratorium, perpustakaan dan teras sekolah. Kami maksimalkan ruangan itu,” jelasnya.

Meski begitu, Husaeni tetap meminta jaminan keamanan tidak terjadi bentrok lagi. Sebab, masyarakat sudah terbelah akibat masalah tersebut. Husaeni mengatakan, sebelum membangun sekolah pada 2002, pihaknya sudah izin dengan Kiai Mu’tazim selaku nadzir tanah wakaf masjid tersebut.

Sementara itu, Ali Sugianto dari Kemenag Demak meminta pihak yang berseteru agar berdamai dan mencari solusi yang baik. “Kalau gedung terlanjur dibongkar, yang penting tidak masuk ranah hukum,” sarannya.

Dia menuturkan, masalah lahan wakaf masjid yang ditempati bangunan sekolah seperti itu mestinya secara normal bisa dilihat sebagai hal yang positif. Artinya, bisa dikatakan sebagai masjid paripurna, bila disekitarnya ada lembaga pendidikan. “Seharusnya ada musyawarah dulu,” jelas dia.

Sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang tanah wakaf disebutkan bahwa orang yang mengelola tanah wakaf (nadzir) jabatannya 5 tahun. Setelah itu, bisa dipilih kembali. Karena itu, jabatan nadzir ini mestinya memiliki surat keputusan (SK) dari kepala desa setempat.

“Yang jelas, takmir sebagai organisasi memang berbeda dengan yayasan. Meski demikian, keduanya harus legal formal. Yayasan harus terdaftar sebagai badan hukum, pun dengan takmir masjid juga yang legal,” katanya.

Camat Mranggen, Arif Sudaryanto mengungkapkan, pihak muspika sudah berupaya memediasi pihak yang berbeda pandangan itu, yakni antara yayasan dengan takmir masjid. (hib/ida)