Turun, Pelanggaran Kelebihan Tonase

364
Radar Semarang
Radar Semarang
Radar Semarang

KRAPYAK – Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Jateng sudah memberlakukan larangan angkutan barang yang melebihi 25 persen dari jumlah berat yang diizinkan (JIB) di wilayah Jateng sejak 29 September lalu. Setelah sebulan berjalan, dampaknya kini sudah mulai terasa. Angka pelanggaran mulai menurun menjadi 5 persen, dan kesadaran pemilik kendaraan berat mulai besar.

Kepala Dinhubkominfo Jateng, Urip Sihabudin mengakui ada penuruan angka pelanggaran kelebihan tonase di Jateng. Berbagai kendaraan roda berat, sekarang mulai sadar dan muatan tidak melebihi tonase.

”Dari penurunan yang awalnya 1 persen, sekarang pelanggaran turun menjadi 5 persen. Ini memang masih kecil, jadi kami akan terus melakukan evaluasi,” katanya.

Urip menegaskan, pelanggaran dipastikan akan menurun, jika nanti 10 provinsi benar-benar menerapkan kebijakan yang sudah disepakati tersebut. Di pulau Jawa, wilayah Jabar dan DI Jogjakarta masih belum menerapkan, dengan dalih teknis di lapangan. Ia optimistis, jika Jatim menerapkan, pasti pelanggaran akan menurun drastis. ”Pintu masuk Jateng dari arah timur. Ini yang belum maksimal, karena belum diterapkan,” ujarnya.

Dia tidak menampik, berbagai kendala masih terjadi di lapangan dalam menerapkan sistem tersebut. Cukup urgen adalah masalah sistem yang masih manual, sehingga membuat penindakan lamban. Selain itu, untuk penindakan membutuhkan banyak personel di lapangan. Padahal, jika antrean sudah 5 km, mau tidak mau pelanggar harus dilepas.

”Sedang dicoba untuk menggunakan sistem komputerisasi, jadi semua bisa cepat. Ini masih dibahas di tingkat pusat,” tambahnya.

Kebijakan ini, diakui, bersinggungan langsung dengan sopir di lapangan. Yang terkadang banyak yang protes dan tidak terima dengan kebijakan tilang serta dipulangkan. Meski begitu, dia menegaskan jika yang berperan dalam hal ini adalah pengusaha. Ia berharap agar pengusaha angkutan barang bisa mengubah perilaku dan tidak lagi melanggar aturan di jalanan.

”Mulai sekarang harus segera menyesuaikan dan taat peraturan. Masyarakat sudah jenuh dengan banyaknya kendaraan berat yang melebihi tonase, sehingga merusak jalan,” katanya.

Urip menambahkan, peran Kementerian Perhubungan sangat dibutuhkan. Kementerian harus berani mengambil sikap tegas dan memberikan teguran bagi 10 provinsi yang belum menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini cukup krusial, karena tanpa ada keseragaman, jelas kebijakan tidak akan mungkin bisa berjalan maksimal.

”Jika sudah disepakati, semua harus dijalankan bersama. Jika tidak, mestinya kementerian memberikan teguran agar aturan bisa dijalankan,” tegasnya. (fth/aro/ce1)