11.500 LKM Jateng Belum Berbadan Hukum

309

SEMARANG – Sebanyak 11.500 lembaga keuangan mikro (LKM) di Jawa Tengah hingga kini belum memiliki badan hukum. Jumlah itu mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2012 lalu yang mencapai 15.560 unit.

Sekretaris Daerah Pemprov Jateng, Sri Puryono mengatakan, sesuai amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, seluruh LKM harus memiliki badan hukum paling lambat 8 Januari 2015 mendatang. Untuk itu, pemerintah provinsi Jateng terus berupaya hingga akhir tahun 2014, agar semua LKM tersebut telah berbadan hukum. “Bagi semua LKM yang belum berbadan hukum ini diharapkan segera beralih menjadi LKM yang Berbadan hukum bisa PT atau koperasi. Kita targetkan akhir tahun 2014 ini sudah bisa selesai semua,” katanya, kemarin.

Ditambahkan, LKM yang ada di Jawa Tengah sebagian besar merupakan program dari pemerintah yang mendapatkan bantuan hibah untuk simpan pinjam mikro, dan bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu atau miskin. Untuk itu, pemberdayaan LKM merupakan salah satu prasyarat mutlak yang harus dipenuhi, dalam rangka pengembangan usaha kecil mikro yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. “LKM ini akan sangat membantu bagi pengentasan kemiskinan. Apalagi jumlah penduduk miskin di Jateng masih cukup tinggi sekitar 14 persen. Nantinya dengan LKM bisa mempermudah masyarakat untuk mengakses permodalan,” imbuhnya

Kepala OJK Regional 4 Jateng dan DIY, Y Santoso Wibowo menambahkan, LKM yang belum berbadan hokum hingga Januari 2015 mendatang tidak akan diijinkan untuk beroperasi. Pasalnya, salah satu tujuan penerapan aturan ini adalah untuk mempermudah masyarakat mendapatkan modal usaha dengan bunga yang rendah. “Masyarakat miskin sering kali harus meminjam dari rentenir dengan bunga yang tinggi untuk usahanya. Dengan LKM ini nantinya diharapkan bisa menekan hal itu. Semua LKM harus berbadan hokum untuk memudahkan pengawasan,” tegasnya. (aln/jpnn/smu)