BPN Belum Bisa Pastikan Keaslian Sertifikat

339
PROTES KEPEMILIKAN TANAH- Ponimin dan Sugeng serta sejumlah warga Bugisan, Ambarawa yang tergusur proyek reaktivasi jalur KA oleh PT KAI menunjukan sertifikat hak milik. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
 PROTES KEPEMILIKAN TANAH- Ponimin dan Sugeng serta sejumlah warga Bugisan, Ambarawa yang tergusur proyek reaktivasi jalur KA oleh PT KAI menunjukan sertifikat hak milik. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

PROTES KEPEMILIKAN TANAH- Ponimin dan Sugeng serta sejumlah warga Bugisan, Ambarawa yang tergusur proyek reaktivasi jalur KA oleh PT KAI menunjukan sertifikat hak milik. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

AMBARAWA- PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop IV Semarang mengklaim empat rumah bersertifikat hak milik atas nama Paino di Lingkungan Bugisan RT 3 RW 4, Kelurahan Lodoyong, Ambarawa sebagian berdiri di atas tanah milik KAI. Sebab PT KAI telah melakukan survei dan menemukan ada patok batas tanah milik KAI berada di tangah bangunan rumah yang dibongkar.

Sedangkan Kantor Pertahanan Kabupaten Semarang hingga saat ini belum bisa memastikan keabsahan sertifikat milik warga. Kantor Pertanahan meminta warga melapor ke kantor untuk mengecek keabsahan sertifikat tersebut.

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop IV Semarang, Suprapto menjelaskan, pihaknya tidak melakukan pembongkaran empat rumah milik Kris, Paino, Ponimin, serta Muji. Menurut Suprapto pembongkaran dilakukan atas kesadaran masing-masing pemilik. Dari hasil pengecekan lapangan, Jumat (7/11) kemarin, rumah yang dibongkar memang masuk ke tanah PT KAI. Sebab ada patok sebagai batas tanah milik KAI. “Kita sudah cek lokasi dan menemui para pemilik tanah. Mereka secara sukarela telah membongkar rumahnya setelah menerima transferan uang Rp 24.205.000 dari PT KAI melalui rekening Taplus BNI. Jadi semua sudah dilakukan sesuai prosedur, kami tidak ingin melanggar hukum saat penertiban,” kata Suprapto, Jumat (7/11) kemarin.

Salah seorang warga Bugisan yang terkena dampak proyek, Sugeng, 33, kerabat dari pemilik rumah yang tergusur mengatakan. Sebenarnya lahan yang ditempati tersebut bukan milik KAI. Sebab patok batas KAI sudah jelas berada tepat di tembok rumah yang ditempat warga. “Bangunan rumah ini sudah berada di luar patok batas tanah milik KAI. Tetapi tanah kami yang berada di luar batas malah dianggap milik KAI. Jika kami menempati diminta membayar sewa pada PT KAI,” kata Sugeng.

Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Joko Suprapto melalui Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan, Yan Septidyas saat ditanya keabsahan sertifikat tanah seluas 529 m2 hak milik (HM) atas nama Paino bernomor 1345 yang ditempati empat warga belum dapat dipastikan keasliannya. Sebab untuk mengetahui keasliannya harus dilakukan pengecekan lebih detail. “Kita harus cek dahulu, pemilik tanah semestinya ke sini (kantor BPN) membawa sertifikat asli untuk diperiksa. Kalau hanya fotokopi atau katanya-katanya maka kami kesulitan mengurai masalahnya. Warga semestinya jangan dulu melaporkan ke Polisi. Seandainya ini jadi permasalahan, kita akan memanggil kedua belah pihak untuk mediasi,” kata Dyas. (tyo/zal)