Warga Minta Tanah Pusaka Dibagi

316
BERIKAN DUKUNGAN : Petugas kepolisian dan TNI memberikan pengertian terhadap sejumlah warga setelah sempat terlibat ketegangan akibat salah paham. (FAIZ URHANUL HILAL/radar semarang)
BERIKAN DUKUNGAN : Petugas kepolisian dan TNI memberikan pengertian terhadap sejumlah warga setelah sempat terlibat ketegangan akibat salah paham. (FAIZ URHANUL HILAL/radar semarang)
BERIKAN DUKUNGAN : Petugas kepolisian dan TNI memberikan pengertian terhadap sejumlah warga setelah sempat terlibat ketegangan akibat salah paham. (FAIZ URHANUL HILAL/radar semarang)

BATANG – Raibnya lahan seluas 577 hektare milik Desa Depok Kecamatan Kandeman secara misterius membuat warga setempat bergeliat. Betapa tidak, hamparan lahan yang semula 600 hektare tersebut kini hanya tersisa 23 hektare saja.

Tidak ada yang tahu persis siapa yang telah menjual tanah keramat milik desa tersebut hingga petakan-petakan tanah itu menjadi milik perseorangan. Oleh karena itu, ratusan warga yang merupakan perwakilan setiap Kepala Keluarga (KK) berbondong-bondong mendatangi balai desa setempat, Jumat (7/11) siang. Mereka meminta tanah sisa sebanyak 23 hektare dibagikan kepada semua warga.
Kepala Desa Depok, Muhayar, mengatakan, pihaknya mendukung masyarakat terkait pembagian tahan seluas 23 hektare tersebut. “Karena sudah menjadi kesepakatan seluruh warga, kami mandukung sekali,” ungkapnya.

Rencananya, tanah tersebut bakal di kapling seluas 7 x 15 meter persegi dan di bagikan kepada warga di enam dukuh. Yakni Dukuh Damyak, Depok I, Depok II, Sibango, Blater dan Tegalrejo. Pada enam dukuh tersebut terdapat 26 RT. “Kalau total tanah 23 hektare itu dibagi, masing-masing warga akan mendapatkan petak tanah seluas 7 X 15 meter persegi,” jelasnya.

Sementara itu, Prihadi, tokoh masyarakat setempat mengatakan, persoalan tanah pusaka di Desa Depok tersebut sudah berlangsung sejak lama lantaran adanya sejumlah pihak yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut. “Akhirnya ada kesepakan antara verponding (letter C) dan ahli waris. Namun karena tanah itu letaknya di depok. Warga minta tanah itu di bagi untuk warga,” jelasnya.

Pembagian itu, lanjut Prihadi, bukan serta merta gratis. Namun warga bersedia melakukan penyelesaian sesuai aturan. Termasuk menyelesaikan administrasi terhadap kepemilikan tanah yang nantinya bakal di kapling tersebut. Hasil pembayaran yang diberikan warga tersebut nantinya akan digunakan sebagai kas desa. “Warga siap menyelesaikan sesuai kesepakatan antara ahli waris dan verponding karena warga betul-betul menghendaki. Alasannya karena warga Depok masih menbutuhkan tempat tinggal,” papar pria yang juga merupakan Ketua LPMD Batang itu.

Terkait oknum yang telah menjual tanah tersebut, Prihadi mengaku, warga tidak mau tahu. Sebab, tanah yang notabene merupakan milik desa tersebut di jual tanpa sepengetahuan pihak desa. “Keputusan hari ini, semua warga Depok menyetujui tanah sisa 23 hektare tersebut untuk di bagi. Mulai pembagian nanti setelah membentuk panitia yang melibatkan aparat desa dan masyarakat,” pungkasnya.

Ahmad Abdul Basir, 50, warga Dukuh Blater, mengatakan, daripada tanah tersebut di tilap orang-orang tidak bertanggungjawab, lebih baik digunakan untuk kepentingan masyarakat. “Pokoknya saya ingin sepetak tanah seluas 7 x 14 meter persegi,” katanya. Setelah menuai mufakat itu, warga akhirnya membubarkan diri. Sempat terjadi ketegangan antara petugas kepolisian yang mengawal jalannya pertemuan tersebut. Namun akhirnya bisa dinetralisir lantaran hanya salah paham. (mg8/ric)