Digugat, Wali Kota Semarang Kalah

628

MANYARAN – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang mengabulkan gugatan terhadap Wali Kota Semarang atas Surat Keputusan (SK) Wali Kota Semarang nomor 644/246/BPPT/II/2014 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pertandaan Reklame pada CV Alumaga di depan eks kampus Universitas AKI (Unaki) Jalan Pemuda, Semarang. Gugatan tersebut dilayangkan oleh Budiardjo Adimuljo, pemilik gedung yang merasa keberatan dengan SK tersebut.

”Hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan SK Wali Kota batal dan tidak sah. Memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusannya dan membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara,” ungkap kuasa hukum penggugat, Wignyo Aditya Rakhman kepada wartawan, kemarin.

Dijelaskan, dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PTUN Semarang, Rabu (22/10), majelis hakim yang terdiri atas Adhi Budhi Sulistyo sebagai ketua didampingi Zubaidah Djaiz Barayanan dan Joko Setiyono menyatakan SK Wali Kota itu cacat hukum. Sebab, SK tersebut diterbitkan menggunakan dasar Perda yang sudah dicabut.

”SK itu mendasarkan Perda 8/ 2006 tentang penyelenggaraan reklame. Padahal perda itu sudah diganti Perda 14/2012 tentang perihal yang sama,” beber Wignyo.

Atas putusan tersebut, Wignyo mengaku masih menunggu sikap tergugat. Apakah menerima sehingga langsung dilakukan eksekusi atau menempuh upaya hukum banding. ”Kami belum mengetahuinya, karena belum ada pemberitahuan resmi dari pengadilan,” katanya.

Terpisah, kuasa hukum tergugat, John Richard Latuihamallo, saat dihubungi menyatakan, telah menempuh upaya banding atas putusan tersebut. Menurutnya, majelis hakim hanya mendasarkan pertimbangan pada perda yang dinilai telah dicabut. Namun tidak menilai bukti-bukti yang lain. Misalnya, mengganggu jalan masuk atau mengurangi estetika keindahan kota.

”Ada kemungkinan yang terjadi hanya kekeliruan dalam pengetikan Perda. Sebab Peraturan Wali Kota yang terbaru mengacu kepada perda yang baru. Seharusnya majelis hakim tidak perlu membatalkan, cukup mengoreksi kekeliruan tersebut,” terangnya. (fai/aro/ce1)