Lebih Ringkas Dengan 21 Pelayanan

361
JADI RINGKAS : Kepala BKD Demak Windu Sunardi dalam paparan penerapan sistem layanan berbasis tekhnologi informasi (TI) di kantornya, kemarin. (Wahib pribadi/radar semarang)
 JADI RINGKAS : Kepala BKD Demak Windu Sunardi dalam paparan penerapan sistem layanan berbasis tekhnologi informasi (TI) di kantornya, kemarin. (Wahib pribadi/radar semarang)

JADI RINGKAS : Kepala BKD Demak Windu Sunardi dalam paparan penerapan sistem layanan berbasis tekhnologi informasi (TI) di kantornya, kemarin. (Wahib pribadi/radar semarang)

DEMAK- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Demak membuat terobosan baru. Yakni, menerapkan layanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi (TI). Kepala BKD Demak, Windu Sunardi mengungkapkan, dari 46 pelayanan yang ada, kini dengan tekhnologi tersebut bisa diringkas menjadi 21 pelayanan.

Menurutnya, penggunaan sistem baru tersebut akan terus dikembangkan. Saat ini, kata dia, BKD baru berkonsentrasi menyiapkan aplikasi terkait penerapan sistem dalam memproses penggajian berkala pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Demak. Menurutnya, bila pola lama cukup merepotkan pegawai dalam mengurusi gaji berkala ini, maka ke depan mereka tidak akan kesulitan lagi dalam memproses gaji mereka. Sebab, BKD telah menerapkan aplikasi online.

Menurut Windu, di Pemkab Demak ada sekitar 8 ribu lebih PNS. Tiap 2 tahun ada kenaikan gaji berkala. Namun, sejauh ini, sistem yang di pakai tidaklah efektif. Sebab, banyak berkas yang harus dikumpulkan, utamanya SK pengangkatan pegawai yang sudah kuno sekalipun. Karena itu, kata dia, perlu pembenahan sistem penggajian ini. Sebab, setiap bulan setidaknya ada 340 PNS yang di proses terkait gaji berkala tersebut. “Sistem manual atau jadul yang sebelumnya dijalankan berjalan amat lama dan berbelit-belit. Akibatnya, gaji berkala tersebut ada yang terpaksa di rapel tiap beberapa bulan sekali. Proses bisa memakan waktu hingga 2 bulan. Itu pun yang normal,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Windu, dengan pola penggajian yang baru yang memakai sistem aplikasi online nanti diharapkan bisa mempercepat proses yang dijalankan bagian Tata Usaha (TU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Nanti semua TU SKPD tinggal nge klik saja di sistem online. Dengan begitu, dapat diketahui nama-nama pegawai yang terpampang. Semua akan terpantau, termasuk pegawai yang lagi bermasalah dan terkena sanksi sekalipun,” katanya.

Windu menambahkan, sistem gaji online ini memang dibutuhkan payung hukum. Karena itu, saat ini telah ada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 Tahun 2014 tentang sistem layanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi tersebut. “Perbup ini sudah diberi nomor dan diajukan ke bupati,” katanya. Menurut rencana, sistem online ini dijalankan pada penggajian berkala 2015 mendatang. Windu mengatakan, dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN), maka jangan sampai hak-hak PNS terabaikan. Misalnya saja terkait hak penggajian, tunjangan dan fasilitas lainnya, termasuk cuti, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan dan pengembangan kompetensi. “Intinya, agar pelayanan terhadap masyarakat nanti lebih baik lagi,” katanya. (hib/ric)