6 Anggota Membangkang Perintah DPC

465
“Instruksi larangan kungker dikeluarkan Ketua DPC PDIP sudah melalui rapat di internal partai. Jadi harus dipatuhi,” Ketua Fraksi PDIP DPRD Kendal, Tri Purnomo. (Foto Ketua Fraksi PDIP DPRD Kendal Tri Purnomo)
 “Instruksi larangan kungker dikeluarkan Ketua DPC PDIP sudah melalui rapat di internal partai. Jadi harus dipatuhi,” Ketua Fraksi PDIP DPRD Kendal, Tri Purnomo. (Foto Ketua Fraksi PDIP DPRD Kendal Tri Purnomo)

“Instruksi larangan kungker dikeluarkan Ketua DPC PDIP sudah melalui rapat di internal partai. Jadi harus dipatuhi,” Ketua Fraksi PDIP DPRD Kendal, Tri Purnomo. (Foto Ketua Fraksi PDIP DPRD Kendal Tri Purnomo)

KENDAL—Perseteruan politik antara eksekutif dengan legislatif di Kabupaten Kendal semakin memanas. Selaku Ketua DPC PDIP Kendal, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti menginstruksikan Fraksi PDIP untuk memboikot kungker (kunjungan kerja) ke Bali dan Goa-Sulawesi Selatan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kendal, Tri Purnomo menegaskan, Ketua DPC PDIP Kendal, Widya Kandi telah menginstruksikan kepada fraksinya agar tidak ada satupun anggota yang mengikuti kungker.

Larangan mengikuti kungker, kata Tri Purnomo, lantaran Widya prihatinan terhadap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun 2015 yang tak kunjung final. Padahal sedianya KUA-PPAS selesai awal bulan November ini.

Namun larangan tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi anggota fraksi. Tri Purnomo mengatakan, dari 10 anggota fraksi PDIP enam diantaranya melanggarnya. Sementara hanya empat dewan saja yang bertahan dan tidak mengikuti kungker ke luar pulau jawa itu.

Larangan mengikuti kungker justru menyebabkan internal PDIP DPRD Kendal mengalami perpecahan. Empat orang anggota fraksi PDIP yang memilih mematuhi instruksi tersebut yakni Ketua Fraksi PDIP Tri Purnomo, Sekretaris FPDIP Ahmad Suyuti, dan dua anggota Bintang Yudha Daneswara dan Slamet Riyadi.“Instruksi larangan kungker dikeluarkan Ketua DPC PDIP sudah melalui rapat di internal partai. Jadi kami tidak menyalah fraksi lain yang mengikuti kungker silahkan saja. Tapi dari internal partai sudah melarang, jadi harus dipatuhi,” ujarnya, Rabu (12/11).

Menurutnya, DPRD ketika berada di fraksi adalah kepanjangan tangan dari kebijakan partai. Semestinya dengan ada kebijakan larangan tersebut semua anggota tidak diperkenankan mengikuti.

Hal senada dikatakan Sekretaris fraksi PDIP, Ahmad Suyuti. Pembahasan KUA PPAS jauh lebih penting karena menyangkut kepentingan rakyat untuk pembangunan ditahun 2015. Jika sampai gagal maka yang terjadi adalah harus menggunakan anggaran yang sama pada 2014. “Langkah larangan kungker diambil karena partai ingin memperjuangkan hak rakyat. Kungker bisa dilaksanakan kapanpun, tapi menurut kami tidak etis jika yang mendesak dalam hal ini KUA PPAS belum tuntas tapi dewan sudah plesiran,” katanya.(bud/zal)