Efisiensi, Namun Matikan Sektor Lain

335

SEMARANG – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah menilai imbauan pemerintah agar pejabat serta pegawai negeri sipil (PNS) tidak melakukan rapat di hotel dinilai dapat mematikan usaha perhotelan dan restoran yang saat ini tengah berkembang, yang ditandai dengan menjamurnya hotel-hotel dan restoran terutama di kota besar. Sebab, sejauh ini 50 persen pendapatan hotel dan resto adalah dari pemerintahan.

“Sebelumnya kita dipacu untuk mengembangkan sektor perhotelan, berinvestasi di bidang ini. Tapi begitu mulai berkembang, tiba-tiba malah pasarnya dihilangkan,” ujar Ketua PHRI Jateng Heru Isnawan, kemarin (12/11).

Ia mengaku setuju dengan rencana efisiensi pengeluaran pemerintah, akan tetapi bukan berarti dengan jalan mematikan sektor lain. Menurutnya, efisiensi tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pagu anggaran yang jelas. “Tetapkan pagunya. Misal untuk kegiatan tertentu, dana maksimal berapa, kemudian untuk pejabat eselon atau non-eselon boleh menggunakan dana berapa. Bukannya malah melarang berkegiatan di hotel,” ujarnya.

Dengan mengalihkan kegiatan yang biasa dilakukan di hotel ke kantor pemerintahan menurutnya malah justru dapat menyebabkan tidak efisien. Sebabnya, pemerintahan di sini lebih kompeten pada materi kegiatan, demikian halnya hotel menguasai pelayanan. “Dunia perhotelan kan memang kompetensinya di pelayanan. Nah, kalau instansi-instansi pemerintah ini mengadakan acara dan repot sendiri dengan urusan makan, menyediakan ini itu, malah jadinya tidak fokus dan tidak efisien. Belum lagi kalau ada masalah lampu mati dan lain-lain, apa ya siap, bukannya malah nanti tidak jadi kacau acaranya,” ungkap Heru.

Selain itu, lanjutnya, hotel dan restoran memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pendapatan asli daerah (PAD). “Setornya ke pemerintah saja langsung 10 persen dari pendapatan total, entah hotel untung atau merugi. Jadi sangat disayangkan kalau imbauan tersebut benar-benar harus dilaksanakan,” tandasnya. (dna/smu)