Mantan Bupati Rina Dirujuk ke RS Kariadi

383
Rina Iriani Sri Ratnaningsih. (DOK/RADAR SEMARANG)
 Rina Iriani Sri Ratnaningsih. (DOK/RADAR SEMARANG)

Rina Iriani Sri Ratnaningsih. (DOK/RADAR SEMARANG)

RANDUSARI – Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi bantuan subsidi Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar 2007-2008 dan tindak pidana pencucian uang bakal dirujuk ke RSUP dr Kariadi Semarang. Hal ini menyusul melemahnya kondisi kesehatan Rina pasca penetapan majelis hakim terkait penahanan atas dirinya di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (11/11) lalu.

”Kami sudah menyampaikan surat permohonan kepindahan terdakwa dari RS Bhayangkara ke RSUP dr Kariadi. Saat ini, sedang diproses, belum tahu apakah bisa hari ini (Rabu) atau besok (Kamis),” ujar jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jateng, Slamet Widodo.
Atas hal tersebut, Slamet mengaku belum dapat melakukan eksekusi penahanan sesuai dengan perintah majelis hakim. Menurutnya, eksekusi dilakukan setelah kondisi yang bersangkutan benar-benar sehat. ”Saat ini, kami terus melakukan pengawasan dalam perawatan terdakwa di rumah sakit,” katanya.

Sementara itu, kakak kandung terdakwa, Sriyono, mengatakan kondisi, adiknya saat ini masih tergolek lemas di kamar nomor 202 ruang VIP Cendana lantai II RS Bhayangkara. Ia juga menghendaki supaya adiknya segera dirujuk ke RSUP dr Kariadi.
”Di sini (RS Bhayangkara, Red) ruang perawatannya sempit, hanya sekitar 3 x 4 meter. Karena ruangan sempit, saya semalam tidurnya di masjid,” akunya.

Disinggung siapa saja yang telah menjenguk terdakwa, Sriyono mengaku ada beberapa dari pejabat Pemkab Karanganyar dan juga pegawai negeri sipil (PNS) setara kepala dinas. ”Kalau tidak salah ada sekitar 13 pejabat yang datang ke sini,” imbuhnya seraya menekankan bahwa adiknya telah menderita sakit sejak lama.

Seperti diketahui, pada persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang Selasa (11/11) lalu, Rina Iriani secara resmi ditahan guna memperlancar proses persidangan. Penetapan penahanan berdasarkan keputusan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai penahanan tersebut penting untuk dilakukan. Sebab, dikhawatirkan terdakwa akan memengaruhi saksi-saksi meringankan (saksi a de charge) yang bakal dihadirkan.

Menurut majelis hakim, hal ini sesuai dengan pasal 26 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam surat penetapan bernomor 138/XI/Pen.Pid.Sus.TPK/H/2014/PN.Smg itu, terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 hari ke depan. Terhitung sejak 11 November hingga 10 Desember 2014.

Atas putusan penahanan tersebut, penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatannya. Mereka menilai majelis hakim tidak konsisten dengan pernyataannya yang tidak akan menahan terdakwa selama bersikap kooperatif. ”Saya rasa majelis hakim telah bertindak sewenang-wenang. Alasan pertimbangannya aneh dan tidak fair,” ujar Slamet Yuwono, salah satu penasihat hukum terdakwa.
Slamet menambahkan, sebenarnya kliennya telah menderita sakit sejak lama. Pada Mei 2014 lalu yang bersangkutan menjalani operasi kepala lantaran penyakit tremor yang dideritanya. Ia sengaja tidak memberitahukan sakitnya dengan alasan agar dapat mengikuti persidangan hingga selesai. ”Saat ini juga kami akan menyampaikan surat pembantaran (permohonan penangguhan penahanan sementara, Red),” tegasnya.

Dalam perkara ini, terdakwa Rina Iriani dijerat dengan pasal komulatif. Yakni, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsider pasal 3, lebih subsider pasal 5 ayat (2) lebih lebih subsider pasal 11 UU yang sama. Terdakwa juga dijerat pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (fai/aro/ce1)