Kejari Kawal Penggunaan Dana Desa

398

UNGARAN— Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinilai rawan penyimpangan. Sebab selauruh desa akan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah miliaran rupiah dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa. Oleh karena itu Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa, berupaya mengantisipasi adanya penyimpangan tersebut dengan melakukan sosialisasi.

Dalam UU dinyatakan 10 dana APBN akan di terima pihak desa, masing-masing desa diperkirakan akan menerima dana sebesar Rp 1,2 miliar hingga Rp 1,4 miliar. Dengan besarnya anggaran di desa akan sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

Untuk mencegah adanya kebocoran dana desa ini aparat hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan siap memberikan penerangan dan pembinaan pada para aparatur perangkat desa. Seperti yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa, beberapa waktu lalu telah memberikan sosialisasi hukum dengan tema ‘pahami hukum, jauhi hukum’ pada kepala desa dan perangkat desa di Bandungan.

“Kami proaktif dalam pencegahan korupsi, termasuk memberikan sosialisasi penerangan hukum pada Kepala Desa terkait pengelolaan dana desa yang akan diberlakukan tahun 2015 mendatang,” kata Kepala Kejari Ambarawa, Sila Pulungan dengan didampingi Kasi Intel, Andhie Fajar di Ambarawa, Kamis (13/11).

Sila berharap seluruh kepala desa dan perangkat desa di wilayah Kabupaten Semarang dapat memahami pengelolaan keuangan desa dan keuangan negara. Agar dalam pengelolaan milyaran rupiah ini dapat sesuai peruntukan dan pelaporan keuangan negara. “Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara harus dipahami dengan pelajari pengelolaan yang berlaku, pelajari tata kelola keuangan negara, dan peraturan pengelolaannya,” ujarnya. “Pencegahan jalan terus, pengawasan dan penindakan tetap kami jalankan,” tandasnya.

Sementara itu Wakapolres Semarang, Erwin H Dinata menyatakan kesiapannya untuk memberikan sosialisasi pencegahan korupsi pada para kepala desa. “Jika diminta kami siap memberikan penerangan pengelolaan dana desa pada kepala desa karena kami juga ada unit spesialis menangani Tindak Pidana Korupsi,” katanya. Selain itu jika ada penyimpangan pengelolaan dana desa, pihak kepolisian juga akan melakukan tindakan. (dni/jpnn/zal)