Lurah-Camat Wajib Lapor Kekayaan

354

UNGARAN–Rencana pemerintahan Jokowi minta para camat dan lurah wajib melaporkan harta kekeyaan pada Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) ditanggapi baik oleh Bupati Semarang, Mundjirin. Meski belum resmi diterapkan, pihaknya siap menjalankannya karena memang dirasa penting.

“Kami siap minta para camat dan lurah melaporkan harta kekayaan, karena mereka termasuk pejabat penyelenggara negara,” kata Mundjrin saat ditemui di Ungaran, Rabu (12/11).

Mundjirin berharap dengan adanya pelaporan harta kekayaan, para camat dan lurah tidak menjadi sasaran gunjingan atau anggarapan mereka mendapatkan korupsi, ketika harta mereka bertambah. “Di Kabupaten Semarang, banyak lurah yang memiliki sambilan pekerjaan, misalnya bertani, berdagang hingga distributor air minum. Pendapatan meraka pasti bertambah, tapi bukan dar pendapatan tidak halal melainkan dari pendapatan sampingan,” ujarnya.

Mundjirin menyatakan secepatnya akan mensosialisasikan pelaporan harta kekayaan ini ke tingkat Lurah dan Camat. Pelaporan ini sebenarnya juga baik untuk mengetahui jumlah harta yang diperoleh selama menjabat. Selain itu pada prinsipnya melalui aturan pelaporanharta kekayaan agar seluruh pihak mau disiplin dan amanah pada masyarakat dan membantu perhitungan pajak.

Terlebih pada tahun 2015 mendapatang direncanakan ada dana yang akan masuk langsung ke desa-desa di Kabupaten Semarang dengan total Rp 92-100 miliar. Serta usulan alokasi dana dari pusat sebesar Rp 28 miliar. “Dana sebesar itu harus dikelola secara baik oleh lurah dan camat secara tertib administrasi. Karena itu setiap pejabat harus tertib diri sendiri. Kami dukung rencana pelapoan harta kekayaan camat dan lurah,” kata Mundjirin. (dni/jpnn/zal)