Penerimaan Pajak Baru 68 Persen

293
SADAR PAJAK: Kesadaran wajib pajak di Jateng I dalam hal kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak pada tahun 2014 mengalami penurunan dibanding tahun lalu. (DOK/RASE)
 SADAR PAJAK: Kesadaran wajib pajak di Jateng I dalam hal kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak pada tahun 2014 mengalami penurunan dibanding tahun lalu. (DOK/RASE)

SADAR PAJAK: Kesadaran wajib pajak di Jateng I dalam hal kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak pada tahun 2014 mengalami penurunan dibanding tahun lalu. (DOK/RASE)

SEMARANG – Realisasi penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I hingga Oktober baru mencapai 68 persen, atau sebesar Rp12 triliun dari rencana penerimaan sebesar Rp17 triliun. Sejumlah upaya dilakukan untuk menggenjot realisasi penerimaan.

“Jateng sebetulnya mengalami pertumbuhan 25 persen dibanding tahun lalu. Sayangnya, pencapaian belum sebanding dengan yang diharapkan,” ujar Kepala Kantor Wilayah DJP Jateng I Edi Slamet Irianto usai Tax Gathering Wajib Pajak Besar di gedung Gradhika Bhakti Praja, kemarin (13/11).

Beberapa hal yang menurutnya menyebabkan pencapaian belum sesuai target di antaranya, banyak wajib pajak yang melakukan kegiatan ekonomi di Jawa Tengah namun masih terdaftar di luar Jawa Tengah. “Ada aturan yang memungkinkan wajib pajak terdaftar di daerah lain. Padahal banyak kegiatan ekonomi di Jateng yang bisa ditarik pajak, namun mereka tidak setor di Jateng,” paparnya.

Kemudian kesadaran wajib pajak Jateng I dalam hal kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak pada tahun 2014 ini juga mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Pada 2013 penyampaian SPT tahunan 62,22 persen, sedangkan tahun ini 62,06 persen.

Hal ini, ucapnya, harus segera ditangani mengingat situasi tersebut kurang baik bagi penyelenggaraan pemerintah yang diharapkan dapat memiliki kemandirian dalam APBN dan untuk menghindari terjadinya krisis fiskal. Salah satu upaya yang dilakukan, yaitu dengan melakukan konseling pada wajib pajak yang memiliki potensi besar, untuk kemudian melakukan penagihan.

Dengan upaya tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat mengejar kekurangan rencana penerimaan. “Paling tidak bisa mendongkrak 5-7 persen dari total penerimaan. Di samping ada penerimaan rutin yang bisa mencapai 15 persen. Sehingga penerimaan bisa tumbuh,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko mengatakan perlu kajian secara komprehensif terkait hal ini, mengingat tidak sampainya target penerimaan pajak sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. “Perlu kita kaji, apakah karena penetapan target yang terlalu tinggi dibanding potensi. Atau jangan-jangan saking pinternya yang harusnya membayar pajak tapi menghindar, atau ada permasalahan-permasalahan lain,” tegasnya. (dna/smu)