Ratusan Ribu Warga Terancam Tak Ber-KTP

325

BALAI KOTA – Ratusan ribu warga Kota Semarang terancam tidak memiliki identitas kartu kependudukan yang sah. Sebab, masa berlaku kartu tanda penduduk (KTP) manual akan habis pada 31 Desember mendatang. Sementara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghentikan sementara pencetakan fisik kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hingga 1 Desember 2014.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang, Mardiyanto, membeberkan, di Kota Semarang masih ada 139.311 wajib KTP yang belum perekaman data dari total 1.205.691. Sedangkan yang sudah perekaman data 1.066.380 atau baru sekitar 88,45 persen.

”Artinya, kalau pencetakan fisik e-KTP itu disetop, maka sebanyak 139.311 warga terancam tidak memiliki identitas kartu kependudukan,” kata Mardiyanto kepada Radar Semarang, kemarin (13/11).

Jumlah itu belum termasuk warga yang sudah perekaman namun belum menerima kartu e-KTP. Karena proses pencetakannya masih belum jadi. Jumlahnya sekitar 12.000-an warga. Jumlah itu juga belum termasuk remaja yang akhir tahun ini akan berumur 17 tahun, batas wajib warga memiliki identitas kartu kependudukan.

Menurut Mardiyanto, informasi penghentian sementara pencetakan kartu e-KTP itu baru diketahuinya dari media. Namun surat resminya dari Kemendagri sampai saat ini belum diterima. Praktis, hal itu membingungkan dirinya, karena butuh dasar hukum yang jelas baginya untuk menghentikan pencetakan kartu e-KTP.

”Dulu kan pencetakannya dilakukan langsung pusat, sekarang dilakukan oleh (daerah) kami sendiri, jadi harusnya ada dasar hukumnya. Termasuk informasi pengosongan kolom agama, seharusnya juga ada Kepres-nya,” ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya akan tetap melaksanakan pencetakan fisik kartu e-KTP. Sebab ’petunjuk’ Kemendagri untuk menghentikan sementara itu masih belum jelas. Di samping itu, pihaknya telah menerima 1.824 blangko dari Kemendagri untuk pencetakan kartu e-KTP. Serta sudah menerima 2 unit alat pencetak yang ditambah 4 unit lagi pengadaan dari Pemkot Semarang sendiri.

”Prioritasnya, mencetak wajib KTP yang sudah melakukan perekaman sekitar 12.000-an warga, berikutnya baru warga yang memperbaiki kesalahan data di e-KTP yang sudah dimilikinya,” terangnya.

Dalam pencetakan kartu e-KTP itu, pihaknya juga tetap akan mencantumkan nama agama dalam kolom agama, berdasarkan 6 agama yang diakui di Indonesia. Sedangkan yang memiliki agama atau keyakinan lainnya, maka di kolom agama akan dikosongkan.

Ketua RT 2 RW 3 Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Tutuk Carita, mengatakan, meski ada informasi pencetakan kartu e-KTP dihentikan sementara, namun nyatanya dirinya masih menerima surat dari kelurahan untuk mendata warganya yang belum perekaman data.
Di wilayahnya, masih ada 7 warga yang belum perekaman, namun lima ternyata sudah ada yang pindah tempat tinggal dan ada yang sudah meninggal. Sedangkan yang belum perekaman data, dan masih berdomisili di RT-nya hanya ada dua warga.
”Kami juga mendukung agar pencetakan e-KTP ini tetap dilanjutkan. Kalau berhenti, warga yang akan dirugikan,” keluhnya. (zal/aro/ce1)