Tolak Anggaran Pembangunan Kantor Pemkab

312

DEMAK – DPRD Demak meminta Pemkab untuk tidak membangun gedung perkantoran dulu sebelum seluruh infrastruktur jalan di wilayah tersebut di betonisasi. Karena itu, dewan menolak dengan tegas pembangunan beberapa gedung perkantoran yang dianggarkan miliaran rupiah tersebut.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet, kemarin. Menurut Slamet, Pemkab sebelumnya dalam KUA PPAS, anggaran APBD 2015 yang hingga kini masih di bahas mengajukan dana miliaran untuk membangun beberapa gedung perkantoran.
Diantaranya, pembangunan gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat dan Kantor Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A) senilai Rp 11,8 miliar. Kompleks gedung ini sedianya akan di bangun di lapangan tenis belakang Pendopo Kabupaten.

Selain itu, pembangunan gedung Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi (DPUPPE) senilai Rp 6 miliar, gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) sebesar Rp 1 miliar serta gedung Akademi Komunitas Negara (AKN) sebesar Rp 5 miliar.

Kemudian, untuk membangun Kantor Kecamatan Sayung Rp 2,5 miliar, Wedung Rp 1,2 miliar dan Bonang Rp 1 miliar. “Pembangunan gedung-gedung ini belum menjadi prioritas. Lebih baik untuk infrastruktur jalan betonisasi dulu. Yang penting adalah bagaimana SDM di masing-masing SKPD ini mumpuni. Karena itu, bukan masalah kantornya yang harus di bangun dulu,” ungkap Slamet, di gedung dewan, kemarin.

Menurutnya, pembangunan jalan kabupaten dengan sistem konstruksi betonisasi masih kurang sekitar 20 persen. “Ini yang mestinya diprioritaskan karena untuk pelayanan masyarakat banyak termasuk memperlancar akses ekonomi produktif,” katanya. Soal pembangunan geudng di lokasi tenis itu seharusnya tidak dilakukan. Sebab, area yang akan di bangun adalah tempat olah raga. Pun, dengan gedung AKN yang akan di bangun dengan biaya besar juga di nilai tidak penting. “Harus dijelaskan dulu posisi AKN itu milik siapa. Banyak gedung perguruan tinggi seperti Unisfat dan STIQ yang tidak layak ditempati. Mestinya, yang ada itu diprioritaskan atau dimaksimalkan dulu. Jangan yang baru langsung dianggarkan besar seperti itu,” jelasnya.

Dia menegaskan, penyelesaian infrastruktur jalan harus dilakukan 2015 mendatang. Sebab, pada 2014 ini belum semua bangunan jalan dibetonisasi. “Kalau pembangunan infrastruktur jalan belum selesai bisa dikatakan pemerintah gagal mencapai visi misinya,” ujar Slamet. Senada disampaikan Ketua DPRD Demak, Nurul Muttaqin. Dia berharap, Pemkab lebih memilih skala prioritas perbaikan jalan sebelum membangun gedung perkantoran. “Jadi, anggaran untuk membangun gedung itu bisa ditunda dulu,” katanya. (hib/ric)