Mantan Hakim Suap Ajukan PK

303
Asmadinata. (DOK/RADAR SEMARANG)
 Asmadinata. (DOK/RADAR SEMARANG)

Asmadinata. (DOK/RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Mantan Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Asmadinata, akan mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK). Hal ini diungkapkan Asmadinata menanggapi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memperberat hukumannya dari 5 tahun menjadi 10 tahun.

”Atas putusan kasasi MA, kami akan ajukan PK. Secara rinci kami memang belum baca putusannya, tapi sudah tahu kabar putusan kasasi tersebut,” ungkap Asmadinata melalui kuasa hukumnya, Theodoros Yosep Parera kepada wartawan, Jumat (14/11).

Parera menilai, hakim agung pemeriksa perkara ini telah salah dan khilaf dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa hal yang memberatkan adalah lantaran sebagai hakim.

Menurutnya, dalam kasus ini kliennya hanyalah korban. Ia telah dizalimi karena disamakan dengan pelaku utama, yakni Kartini Juliana Magdalena Marpaung dan Heru Kisbandono (mantan hakim ad hoc yang menjadi terdakwa lain dalam kasus yang sama).

”Kalau itu disamakan dengan pelaku utama, jelas tidak benar. Dalam hal ini, Heru mendapat hukuman 7 tahun, sementara klien kami 10 tahun. Ini tidak adil. Klien kami tidak kenal Heru, dan hanya beberapa kali diajak bertemu. Itu namanya dizalimi,” tegasnya.

Sebelumnya, majelis kasasi yang dipimpin Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar dengan hakim agung MA Lumme dan M. Askin mengganjar Asmadinata dengan hukuman 10 tahun penjara. Ia dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar ketentuan pasal 12 huruf C UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto menjatuhkan vonis pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Saat banding, hukumannya ditambah 1 tahun menjadi 6 tahun. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara 11 tahun, dan denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan.

Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, Sumatera Utara tersebut adalah satu dari majelis hakim yang menangani kasus dugaan korupsi mantan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, M. Yaeni (meninggal saat menjalani hukuman di LP Kedungpane Semarang, Red).

Selain Asmadinata, ada dua hakim lainnya. Yakni, Pragsono dan Kartini Juliana Magdalena Marpaung yang dinilai telah menerima hadiah atau janji untuk memengaruhi putusan perkara yang diperiksanya.

Dalam hal ini, Kartini telah lebih dulu divonis bersalah dan dihukum pidana 10 tahun penjara dalam putusan kasasi. Sedangkan Pragsono dalam putusan banding dari Pengadilan Tinggi dinyatakan hukumannya diperberat dari 5 tahun menjadi 6 tahun. (fai/aro/ce1)