14 Tahun Krisis Air, Warga Demo

320
PROTES AIR BERSIH: Puluhan warga Perumahan Graha Bangun Harja RT 10 RW VI, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, menggelar aksi demo di lapangan kompleks perumahan setempat, Minggu pagi (16/11) kemarin. (M. Hariyanto/RADAR SEMARANG)
 PROTES AIR BERSIH: Puluhan warga Perumahan Graha Bangun Harja RT 10 RW VI, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, menggelar aksi demo di lapangan kompleks perumahan setempat, Minggu pagi (16/11) kemarin. (M. Hariyanto/RADAR SEMARANG)

PROTES AIR BERSIH: Puluhan warga Perumahan Graha Bangun Harja RT 10 RW VI, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, menggelar aksi demo di lapangan kompleks perumahan setempat, Minggu pagi (16/11) kemarin. (M. Hariyanto/RADAR SEMARANG)

TEMBALANG – Sudah 14 tahun menahan kesal lantaran kesulitan air bersih, puluhan warga Perumahan Graha Bangun Harja RT 10 RW VI, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, menggelar aksi demo di lapangan kompleks perumahan setempat, Minggu pagi (16/11) kemarin.

Mereka menuding PT Mulya Jati Mandiri, selaku pihak pengembang perumahan, melanggar UU nomor 1/2014 tentang Perumahan dan Permukiman.

M. Solihin, Ketua RT 10 RW VI, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang mengatakan, persoalan air bersih di perumahan tempat tinggalnya itu telah berlangsung sejak 14 tahun silam.

”Sirkulasi air bersih di perumahan bukan hanya tidak lancar, tapi lebih cenderung kerap mati. Bahkan untuk air fasilitas musala, warga pun harus membayar,” katanya.

Dijelaskan dia, warga di perumahan tersebut membayar Rp 35 ribu per bulan per kepala keluarga (KK), sedangkan volume airnya sangat sedikit. ”Kalaupun mengalir hanya sebentar, kurang dari satu jam, yakni sekitar pukul 02.30 atau 03.00. Jam ketika warga tidur,” katanya.

Terlebih di kawasan tersebut, telah terjadi pengalihan fungsi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) oleh pengembang. Padahal dalam site plan perumahan, untuk fasilitas lapangan, musala dan ruang pertemuan, justru dialihfungsikan menjadi 13 rumah komersial. ”Pengembang tidak memberikan fasilitas musala. Musala yang saat ini ada, murni usaha warga. Tidak hanya di RT 10, masalah serupa juga terjadi di RT 9. Totalnya kurang lebih ada sekitar 100 KK,” tandasnya.

Karena sampai sekarang pihak pengembang tidak kunjung menyerahkan PSU sesuai mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku, katanya, pengembang melanggar UU 1/2014 tentang perumahan dan kawasan permukiman Pasal 47 ayat (4) dan Pasal 162. ”Disebutkan dalam pasal 162, tentang barang siapa mengalihfungsikan PSU di luar fungsinya, bisa dipidana denda maksimal Rp 5 miliar,” katanya.

Bahkan, persoalan alih fungsi PSU oleh pengembang juga melanggar Peraturan Wali Kota Semarang nomor 31 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Air Bersih, Hendri Susilo mengatakan, pihaknya telah beberapa kali mengundang pihak pengembang untuk mediasi mencari solusi. ”Tapi pihak pengembang tidak pernah hadir,” katanya.

Pihaknya kini melaporkan kasus tersebut kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, pada 9 November 2014 lalu secara tertulis melalui surat. ”Sempat mendapat respons dari Pemkot, melalui Dinas Tata Kota, yakni Kepala Bidang Tata Ruang. Namun pihak dinas belum menentukan kepastian waktu penyerahan PSU Perumahan Graha Bangun Harja. Sehingga sampai saat ini masih belum jelas,” ungkap Hendri. Sementara itu, konfirmasi PT Mulya Jati Mandiri belum bisa didapat. (mg5/mg9/ida/ce1)