Buruh Kecewa Kebijakan Ganjar

345

GUBERNURAN – Hanya dua daerah dari 35 kabupaten/kota, yakni Kota Semarang dan Kabupaten Demak yang penghitungan angka kebutuhan hidup layak (KHL) sesuai kondisi di lapangan, membuat kecewa Aliansi Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng. Kondisi tersebut diperparah dengan kebijakan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang menyerahkan persoalan UMK kepada buruh dan pengusaha setempat.

Sekretaris DPW Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng, Nanang Setyono mengatakan bahwa usulan 35 kabupaten/kota di wilayah Jateng jauh dari harapan buruh. Dewan Pengupahan, mengusulkan UMK berdasarkan hitungan sampai KHL Juli-September. Hal itu jelas tidak sesuai dengan Permen Nomor 13 tahun 2014. ”Mestinya perhitungannya sampai Desember. Ini jelas membuat buruh kian sengsara,” katanya.

Nanang mengaku sudah beraudiensi dengan Gubernur Jateng, Jumat (14/11) kemarin. Sayang, gubernur justru menyerahkan masalah pembahasan UMK kepada buruh-pengusaha. Padahal, pemerintah mestinya terlibat dan jadi penengah untuk menyelesaikan masalah UMK di Jateng. ”Pemerintah seharusnya mengambil sikap. Dari hitungan kami, di Jateng hanya Kota Semarang dan Kabupaten Demak yang sesuai KHL,” imbuhnya.

Ia menegaskan pihaknya bersama kaum buruh akan terus memperjuangkan agar UMK bisa menyejahterakan kaum buruh. Karena itulah, pihaknya akan menerjunkan ribuan buruh, menuntut agar UMK direvisi. Termasuk menolak Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tahun 2014 tentang penetapan KHL di Jateng. ”UMK harus direvisi. Apalagi akan ada kebijakan kenaikan harga BBM. Ini jelas membuat buruh semakin sengsara,” tambahnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengaku dalam pertemuan, buruh tidak terima dengan usulan UMK di Jateng. Para buruh menuntut agar perhitungan KHL sampai Desember ditambah inflasi. ”Intinya mereka (buruh, Red) menilai semua salah. Hanya Kota Semarang dan Kabupaten Demak yang mendekati benar,” katanya.

Ganjar menegaskan akan memanggil beberapa bupati yang menetapkan UMK dobel atau perhitungan KHL yang timpang antara daerah satu dengan lainnya. Ia sendiri sudah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) untuk menanyakan teken UMK dilakukan sebelum atau sesudah kenaikan harga BBM. ”Jika teken dilakukan cepat dan ternyata BBM naik, kasihan dong buruh,” tambahnya. (fth/ida/ce1)