Kopertis Akan Berubah Fungsi

335

BENDAN – Tata kelola sistem UU perguruan tinggi di Indonesia saat ini, mengalami masa transisi. Pengelolaan perguruan tinggi di bawah langsung Menristek Dikti, sehingga semua PTS juga perlu melakukan sebuah penataan langsung.

”Semua pimpinan PTS di Jateng perlu melakukan penataan langsung karena banyak yang sedang diusulkan. Kami ingin menyamakan pemahaman, bahwa masing-masing PTS akan berkompetisi menuju persaingan global,” ujar Koordinator Kopertis Wilayah VI Jateng, Prof DYP Sugiharto, Senin (17/11).

Menurut Sugiharto, adanya kementerian baru, semua PTS harus berkompetisi dengan perguruan lain dengan standar nasional. ”Kita sedang mengusulkan perubahan kopertis menjadi Lembaga Layanan Dikti (L2Dikti) yang saat ini sedang digodok Sekjen Dikti. Peraturan semua dosen pada 2015 mendatang harus bergelar S2 sesuai UU Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Aptisi) Wilayah VI Jateng, Brodjo Sudjono menyebutkan bahwa hingga kini masih banyak PTS yang kesulitan mengembangkan diri. Untuk itu, pada kementerian baru kali ini dapat membantu keberadaan PTS-PTS di berbagai wilayah.

”Kami harap akan ada perlakuan (pelayanan) adil pada seluruh PTS. Tanpa adanya diskriminasi ataupun dikotomi (dengan PTN). Kami semua (PTS) adalah relawan di pendidikan tinggi dan turut mencerdaskan bangsa,” timpalnya.

Dia menambahkan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi PTS antara lain persoalan akreditasi, masih repotnya jika ingin membuka program studi baru, dan berbagai kesulitan lainnya. “Kami berharap kami bisa diperjuangkan, karena PTS juga ikut perjuangkan pendidikan bangsa,” tandasnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, saat dihubungi terpisah, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek dan Dikti) Prof M. Nasir menjanjikan tidak akan ada diskriminasi antara perguruan tinggi negeri (PTN) maupun pada perguruan tinggi swasta (PTS). ”Apakah negeri ataupun swasta akan mendapatkan pelayanan yang sama,” ujar Nasir.

Sebagai langkah agar tidak ada diskriminasi pelayanan kepada PTN ataupun PTS, keberadaan Koordinator Peguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang selama ini mengurusi PTS, akan dilebur dan digantikan dengan Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLPT). ”Lembaga ini tidak hanya melayani swasta (PTS), namun juga yang negeri (PTN). Sifatnya nanti akan koordinasi dengan pusat,” ungkap mantan Rektor Terpilih Undip ini. (ewb/ida/ce1)