Operasional Wisata Six Water Game Ilegal

513
TAK BERIJIN: Lokasi wisata Six Water Game yang menyalahi Perda Tata Ruang kondisinya sepi pengunjung. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
 TAK BERIJIN: Lokasi wisata Six Water Game yang menyalahi Perda Tata Ruang kondisinya sepi pengunjung. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

TAK BERIJIN: Lokasi wisata Six Water Game yang menyalahi Perda Tata Ruang kondisinya sepi pengunjung. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL—Objek wisata Six Water Game di Jalan Bahari Kecamatan Weleri, tidak memiliki izin operasional. Selain itu, pendirian objek wisata juga melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang tata ruang.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Peizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal, Alex Supriyono mengatakan jika objek wisata yang suda berdiri satu tahun lebih itu tidak memiliki izin. Sebagai pejabat yang diberikan hak menerbitkan izin, pihaknya mengaku tidak pernah mengeluarkan izin kepada pemiliknya untuk membuka wisata ditempat tersebut.

Justru Alex menegaskan alasan tidak mengeluarkan izin lantaran lahan tempat berdirinya wisata Six Water Game tidak tepat. Sebab lahan tersebut masuk dalam kawasan ruang terbuka hijau (RTH). “Sehingga menyalahi perda yang ada jika kami memberikan izin. Jadi statusnya sekarangg ini, wisata yang dikelola swasta itu melanggar perda tata ruang,” ujarnya Senin (17/11).

Pihaknya mengaku telah menerima surat permohonan izin dari pengelola Six Water Game sekitar satu tahun lalu. Surat tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan penerjunan tim untuk mengecek lokasi berikut luasan dan rencana pengelolaan.
Yakni dengan melibatkan Badan Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Bappeda dan Satpol PP. Hasilnya ternyata tidak ada rekomendasi ijin dari timnya.“Karena tidak ada ijin dari tim, maka kami tidak bisa mengeluarkan ijin. Dan penolakan ijin sudah langsung kami kirimkan kepada pengelola. Perihal sekarang ini masih dikelola, itu sudah bukan wewenang kami,” lanjutnya.

Beroperasinya wisata Six Water Game menurutnya sudah menjadi wewenang Satpol PP untuk menertibkannya. “Kami sudah berikan tembusan penolakan izin kepada Satpol PP, jadi biar ditindak dan ditutup. Sebab yang berhak penindakan atas penegakan Perda kewenangannya ada pada Satpol PP,” jelasnya.

Kuswanto aktivis lingkungan di Weleri mengatakan, kawasan yang sudah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau tidak boleh didirkan bangunan, baik itu rumah ataupun bangunan lainnya. Apalagi, bangunan tersebut untuk kepentingan usaha. “Kami berharap segara ada tindakan tegas dari satpol PP untuk menertibkan dan menutup ijin wisata ini. Kawasan hijau yang ditempati tersebut dikembalikan seperti semula,” tandasnya. (bud/zal)