Pemkot Perlu Terbitkan Perda

876

TEMBALANG – Sudah saatnya Pemkot Semarang menyusun peraturan daerah (Perda) tentang standardisasi lebar jalan kampung serta jalan penghubung antarkampung. Pasalnya, saat ini banyak jalan di Kota Semarang yang lebarnya kurang ideal, apalagi di wilayah permukiman padat penduduk. Akibatnya, jika terjadi emergency seperti kebakaran, hal itu menjadi penghambat dalam penanganannya. Sebab, mobil pemadam kebakaran (PMK) tak bisa mendekat lantaran sempitnya jalan.

Pakar Tata Kota Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Sugiono Soetomo mengatakan, permasalahan tersebut muncul lantaran sejak awal pemkot kurang serius memperhatikannya. Padahal idealnya lebar jalan kampung itu 5 meter, sedangkan penghubung antarkampung minimal 10 meter.

”Tapi yang terjadi sekarang, banyak jalan di dalam kampung yang lebarnya tidak lebih dari 2 meter, dan jalan penghubung antarkampung hanya 3-4 meter,” kata Sugiono kepada Radar Semarang, Senin (17/11).

Diakui, jika sudah berubah menjadi permukiman padat, pembebasan lahan untuk perluasan jalan akan menemui banyak kendala. ”Pembebasan pasti memerlukan anggaran yang besar. Saya pesimistis pemkot dapat melakukan itu,” ujarnya.

Menurut Sugiono, ke depan pemkot harus menerbitkan Perda terkait pembuatan akses jalan. ”Ini untuk mengantisipasi ke depan agar jika membangun jalan tidak sempit seperti sekarang. Jadi, wajar jika saat terjadi kebakaran, pihak pemadam merasa kesulitan untuk mengakses daerah yang terbakar,” katanya.

Minimal 6 Meter
Terpisah, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jateng Priyanto mengatakan, saat ini sudah ada aturan yang mewajibkan pengembang untuk memberikan jarak minimal 6 meter untuk jalan dalam perumahan. Hal ini guna memudahkan akses keluar masuk kendaraan, termasuk mobil pemadam kebakaran (damkar).

”Syarat minimalnya 6 meter. Ukuran tersebut termasuk saluran air di kanan dan kiri sisi jalan yang biasanya masing-masing berukuran 60 sentimeter,” jelasnya.

Aturan ini ditentukan berkaca dari pembangunan Perumnas sebelumnya dengan akses jalan yang sangat sempit. Hal ini sangat menyulitkan bila terjadi musibah kebakaran maupun hal-hal yang sifatnya segera.

”Kalau beberapa Perumnas yang dulu, jangankan damkar, mobil bersimpangan saja nggak bisa, apalagi kalau ada yang parkir mobil di luar rumah,” ujarnya.

Pengembang, lanjutnya, wajib mematuhi peraturan ini. ”Saat kita mengajukan IMB (izin mendirikan bangunan), pasti akan dicek. Kalau kurang dari 6 meter, tidak akan disetujui, dan aturan ini sudah ditetapkan di setiap kota maupun kabupaten di Jawa Tengah,” katanya.

Selain petugas PMK, yang kerap mengeluhkan sempitnya jalan kampung adalah pengemudi sopir ambulans. Menurut sopir ambulans RS Permata Medika, Djarot, pihaknya kerap tak bisa menjangkau sampai ke rumah pasien yang diangkutnya lantaran terkendala jalan sempit. Selain itu, terkadang juga terhalang gapura dan portal di pintu masuk permukiman penduduk. ”Sering portalnya terlalu rendah, sehingga tak bisa dilewati mobil,” keluhnya.

Diakuinya, belum adanya ukuran lebar gang dan ketinggian portal yang distandarkan di permukiman penduduk sangat berdampak pada aktivitas kedaruratan. Pihaknya mencontohkan gang-gang di permukiman padat penduduk di wilayah Semarang Utara yang rata-rata berukuran minimalis. Akibatnya mobil ambulans tidak bisa masuk.

”Saat mengantar pasien maupun menjemput pasien tidak bisa masuk ke dalam kampung. Mobil ambulans berhenti di jalan yang lapang, sedangkan pasien harus ditandu,” ujarnya.

Sediakan Hydran
Pemkot Semarang khususnya Dinas Kebakaran diminta mencari alternatif cara untuk memudahkan penangananan bencana kebakaran di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau dengan mobil pemadam lantaran jalan sempit. Salah satunya dengan menyediakan hydran di perkampungan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, menanggapi masih banyak kampung yang memiliki akses sempit, sehingga tidak bisa dijangkau sarana penanganan bencana.

Dia mengakui, jika standardisasi gang atau jalan kampung sulit dilakukan terhadap permukiman yang sudah lama dan padat penduduk.
”Kalau melebarkan akses jalan masuk kampung yang sudah ada memang sangat sulit. Tapi bukan berarti solusi penanganan ketika terjadi bencana berhenti begitu saja. SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait bisa mencari cara lain agar penanganan bencana bisa lebih optimal,” terang Supriyadi kepada Radar Semarang, kemarin.

Legislator asal Fraksi PDIP ini mencontohkan, Dinas Kebakaran bisa menyediakan hydran di perkampungan yang memang memiliki akses sempit. Fasilitas tersebut sangat membantu ketika terjadi peristiwa kebakaran. Selain itu, lanjut Supriyadi, dinas bisa mengadakan pemadam portabel dengan kendaraan yang lebih memungkinkan menjangkau akses sempit.

”Saya rasa itu juga efektif. Tapi yang paling penting adalah pengadaan pipa hydran. Saya rasa beberapa wilayah sudah ada fasilitas hydran itu, tapi kondisinya tidak terawat. Karena itu saya berharap dinas melakukan pengecekan hydran-hydran yang selama ini sudah ada, mana yang tidak berfungsi. Kalau memang berfungsi harus diuji coba juga,” jelasnya.

Menurut Sekretaris DPC PDIP Kota Semarang itu, selama ini dinas terkait tidak pernah mengajukan anggaran untuk pemecahan persoalan-persoalan tersebut. Diharapkan dinas memiliki inisiatif untuk mengoptimalkan penanganan bencana alam.

”Bagi permukiman yang berada di wilayah pinggiran atau belum tertata, pemkot bisa mengantisipasinya dengan menyempurnakan perda. Utamanya terkait standardisasi akses. Nanti di situ minimal akses jalan kampungnya 3,5 meter. Sehingga bisa diakses mobil pemadam, ambulans, atau sarana penanggulangan bencana lain. Kalau memang untuk kepentingan masyarakat luas, dewan pasti mendukung,” katanya. (mg9/ewb/dna/zal/aro/ce1)

JS: Perlu Hydran di Perkampungan