Di-PHK Sepihak, Karyawati BRI Melawan

395

MANYARAN – Nasib apes dialami Sri Sunarti, 44, warga Jalan Melati Baru II RT 004 RW 004 Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Perempuan yang sejak 1996 menjadi karyawati PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ungaran itu harus menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh kantornya. Tak terima dipecat sepihak, ia pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Ditemui di sela-sela menunggu persidangan, Sri mengaku belum menerima keputusan tersebut. Pasalnya, keputusan itu diberikan tanpa didahului adanya surat peringatan (SP) baik yang pertama, kedua, dan ketiga.

”Saya hanya berharap dapat dipekerjakan kembali, dan dibayarkan sepenuhnya upah saya sesuai dengan jabatan selama di-PHK,” ungkap Sri didampingi kuasa hukumnya, Bambang Supriyadi.

Diceritakan, kasus ini terjadi sekitar Januari 2014 lalu. Penggugat mengakui telah melakukan pencairan kredit atas nama Tri Widodo sebesar Rp 50 juta yang dinilai perusahaan sebagai pihak tergugat sebagai kredit fiktif. Atas hal itu, ia dinonaktifkan pada bulan berikutnya. ”Padahal pencairan tersebut sudah melalui prosedur yang benar, dan telah ditandatangani oleh kepala unit,” akunya.

Merasa disalahkan, penggugat kemudian mengembalikan uang tersebut kepada tergugat. Sehingga secara finansial pihak tergugat sudah tidak dirugikan lagi. Namun tiba-tiba pada Mei penggugat menerima surat keputusan tentang pemindahan job khusus dari Mantri menjadi Pekerja Khusus. Setelah dilakukan perundingan sebanyak tiga kali tiba-tiba tim dari pihak tergugat mendatangi rumah penggugat untuk meminta tanda tangan risalah PHK.

”Hal ini jelas bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Atas hal itu kasus ini kemudian dibawa ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang untuk dilakukan mediasi,” imbuh Bambang Supriyadi.

Ditambahkan, hasil dari mediasi tersebut terdapat beberapa anjuran dari mediator. Di antaranya, pihak tergugat yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran mempekerjakan kembali penggugat dan membayar upah sesuai dengan jabatannya.

”Dalam pelaksanaannya, pihak tergugat tidak melaksanakan hal itu. Bahkan pada September 2014 lalu mengeluarkan SK tentang PHK kepada penggugat. Hal ini jelas bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Bambang.

Terpisah, tim kuasa hukum dari tergugat saat dikonfirmasi enggan memberi tanggapan. Menurutnya, mereka akan memberi tanggapan jika proses persidangan telah berjalan. ”Sidang saja belum mulai, nanti saja. Mohon maaf, kami belum bisa memberi keterangan,” ungkap salah satu kuasa hukum dari tim yang digawangi Joko Mulyanto dkk. (fai/aro/ce1)