Gempur Ancam Gugat Gubernur ke PTUN

367
TOLAK UPAH MURAH- Ratusan buruh dari sejumlah elemen aliansi serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (Gempur) Kabupaten Semarang menggelar aksi unjukrasa di halaman kantor Bupati Semarang, Selasa (18/11) kemarin. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
 TOLAK UPAH MURAH- Ratusan buruh dari sejumlah elemen aliansi serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (Gempur) Kabupaten Semarang menggelar aksi unjukrasa di halaman kantor Bupati Semarang, Selasa (18/11) kemarin. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

TOLAK UPAH MURAH- Ratusan buruh dari sejumlah elemen aliansi serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (Gempur) Kabupaten Semarang menggelar aksi unjukrasa di halaman kantor Bupati Semarang, Selasa (18/11) kemarin. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

UNGARAN- Aliansi serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (Gempur) kembali menggelar aksi terkait tuntutan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), di halaman kantor Bupati Semarang Mundjirin, Selasa (18/11) siang kemarin. Ratusan buruh itu mengawal revisi usulan UMK yang diajukan Bupati Semarang sebesar Rp 1.419.000 dari sebelumnya Rp 1.397.500.

Mereka menggelar orasi dan meneriakan yel-yel sembari menggelar spanduk berisi tuntuan agar tidak ada upah murah di Kabupaten Semarang. Gempur mengancam jika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak menyetujui usulan Bupati Semarang, maka akan melakukan gugatan PTUN.

Ketua DPD Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten Semarang, Sumanta mengatakan, sekalipun sudah ada revisi usulan UMK oleh bupati, namun pihaknya tetap menggelar aksi. “Aksi ini untuk mengawal revisi UMK yang telah dilakukan bupati, harapan kami gubernur menyetujui revisi tersebut. Kalau menurut saya dengan adanya kenaikan BBM ini semestinya revisi naiknya UMK 2 persen dari usulan awal. Tapi realisasinya revisi UMK oleh bupati itu hanya 1,5 persen saja, idealnya 2 persen,” tutur Sumanta, disela-sela aksi unjukrasa damai.

Sementara itu Presiden Aliansi Gempur, Eko Sudra mengatakan, revisi usulan UMK sebesar Rp 1.419.000 tersebut masih menunggu keputusan penetapan UMK oleh Gubernur Jawa Tengah. Sehingga pihaknya akan terus melakukan pengawalan revisi UMK. “Dari hasil audiensi dengan DPRD Kabupaten Semarang, ada temuan pembohongan public pada nilai survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak) sebagai patokan menentukan UMK. Yakni pada survey KHL bulan Juli-Agustus ada kejanggalan,” tutur Eko.

Eko menegaskan bila nanti gubernur tidak menyetujui usulan revisi UMK yang disampaikan bupati maka akan melakukan aksi besar-besaran dan melakukan gugatan PTUN. Sebab Bupati melakukan revisi karena ada temuan hasil survey KHL oleh Dewan Pengupahan (DP) tidak sesuai. “Kami menilai ada pembohongan public. Sebab DP menyampaikan sudah menyertakan inflasi tahun berjalan sebesar 5-7 persen. Tapi dari hasil penghitungan kami tidak menemukan itu. Jadi jika tidak disetujui kami akan gugat gubernur. Kami merasa majelis hakim PTUN masih berfikir waras,” kata Eko. (tyo/zal)