Berita Acara Hanya Formalitas

300

MANYARAN – Berita acara pemeriksaan atas proyek pengadaan sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan pada Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Kudus 2004 diketahui hanya formalitas. Selain tidak dilakukan pemeriksaan secara benar, tanda tangan yang dibubuhkan pada berita acara pemeriksaan yang menyatakan telah selesai 100 persen, hanyalah karena ada perintah atasan.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sarana dan prasarana pada Dindik Kabupaten Kudus 2004 dengan terdakwa mantan Bupati Kudus, M. Tamzil yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (19/11). Hadir sebagai saksi, Nur Yassin dan Kabul Mustamir (Ketua dan Sekretaris Badan Pemeriksa Pekerjaan Pembangunan), Dian Fitayani (mantan bendahara pembayar proyek), dan Jayatiningsih (mantan pemimpin kegiatan proyek).

Dalam kesaksiannya, Nur Yassin membeberkan bahwa sebelumnya tidak mengetahui jika dirinya ditunjuk sebagai tim pengendali dan pengkaji proyek. Bahkan ia mengaku baru mengetahuinya setelah diperiksa pada saat penyidikan.

”Perjanjian proyek pengadaan dilakukan oleh terdakwa selaku Bupati Kudus dengan CV Gani and Sons. Perjanjian ditandatangani sebelum APBD 2004 disahkan,” ungkapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono.

Ditambahkan, sebagai Kabid Sarpras Dindik Kudus saat itu, seharusnya ia dilibatkan dalam perjanjian tersebut. Tahu-tahu pada ABPD Perubahan muncul anggaran Rp 10 miliar. Hal itu di luar sepengetahuannya, meski sebenarnya dirinyalah yang paling bertanggung jawab atas proyek pengadaan tersebut. ”Dalam pelaksanannya, proyek tidak sepenuhnya sesuai kontrak,” imbuh laki-laki yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus ini.

Saksi lain, Kabul Mustamir menyatakan bahwa pengerjaan proyek dikerjakan tanpa menggunakan Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Di mana dalam pengadaan barang harus melalui proses pelelangan. ”Namun oleh terdakwa selaku Bupati telah dibuat kerjasama dengan CV Gani and Sons,” ujarnya.

Disinggung adanya tanda tangan dirinya pada berita acara pemeriksaan, Kabul mengaku tidak secara langsung mendapat perintah dari terdakwa. Akan tetapi secara tidak langsung ada kaitannya karena sebelumnya telah ada tanda tangan dari anggota lain dan pimpinan. ”Saya hanya mengikuti teman-teman yang lain,” akunya.

Sementara itu, Jayatiningsih selaku mantan pimpinan proyek mengatakan bahwa dirinya tidak memeriksa secara penuh atas proyek tersebut. Ia mengaku hanya memeriksa 20 dari 40 bangunan yang ada dan memeriksa peralatan pada 3 dari 9 kecamatan yang ada. ”Kami akui tanda tangan yang diberikan hanya sekadar formalitas sebagai syarat pencairan,” ungkapnya.

Saksi lainnya, Dian Fitayani selaku bendahara menyatakan bahwa pembayaran proyek terhadap CV Gani and Sons dilakukan atas beberapa tahap pada tahun 2005. Pihaknya mengaku ada tekanan atasan agar pengajuan pembayaran dapat diproses dengan cepat. ”Ada semacam disposisi yang diberikan kepada kami. Awalnya kami takut memproses pencairan dana tersebut. Namun, atas perintah Pak Ruslin (Kepala Dindik Kudus, terdakwa lain dalam kasus yang sama) selaku pengguna anggaran akhirnya kami proses pembayaran itu,” ujarnya.

Menanggapi keterangan dari para saksi, terdakwa membantah tidak membentuk tim pengkaji. Menurutnya, Surat Keputusan itu telah dikirim langsung kepada Kepala Dinas. Tamzil juga menambahkan, sebelumnya pihaknya telah melakukan penyusunan anggaran bersama dengan tim perencana anggaran. ”Selaku panitia penyusunnya adalah Sekda saat itu,” ungkap Tamzil yang mengaku lupa bahwa orang yang dimaksud adalah Heru Sudjatmoko, Wakil Gubernur Jateng saat ini. (fai/ida/ce1)