Bupati-Kades Jangan Terkontaminasi Politis

326

DEMAK-Hubungan atau relasi tata pemerintahan di Demak mulai dari bupati hingga kepala desa (kades) jangan sampai terkontaminasi politis atau politik praktis. Ini supaya relasi pemerintahan berjalan normal sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Ini disampaikan lantaran masih ada kades yang bila diajak rembukan (musyawarah) soal pembangunan tidak mau.

Demikian terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang digelar Bagian Pemerintahan Umum Setda Demak di Pendopo Kabupaten, Jalan Kiai Singkil, kemarin.

Bupati Dachirin Said mengungkapkan, hubungan bupati hingga kades harus linear. Artinya, tidak boleh terputus oleh kondisi politik praktis yang tidak menguntungkan. Untuk tingkatan lebih tinggi, hubungan antara gubernur dengan bupati misalnya, juga tetap linear meski gubernur maupun bupati terpilih dalam pilgub atau pilbup dengan partai pengusung yang berbeda. “Hubungan dengan garis linear ini bisa membuat pemerintahan berjalan dengan baik,”katanya.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Prov Jateng, Supriyono mengatakan, hadirnya UU Desa memberikan semangat dalam penataan desa. Diantaranya, jabatan kades ditetapkan 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak. Kemudian, terkait proses pilkades secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka 6 tahun. Karena itu, dalam hal terjadi kekosongan jabatan kades dalam penyelenggaraan pilkades serentak, maka bupati menunjuk penjabat (Pjs) kades yang berasal dari PNS dilingkungan pemerintah kabupaten. Sedangkan, biaya pilkades dibebankan pada APBD kabupaten. “UU Desa ini juga mengatur tentang selain penghasilan tetap, kades dan perangkat juga menerima tunjangan yang bersumber dari APBDes,”katanya. (hib/zal)